Oleh: Aspi, Akar Rumput.
Gerbong mana yang aman atau tidak justru menjadi bukti negara telah gagal menjamin keselamatan di seluruh bagian rangkaian kereta.
Di sudut peron Stasiun Bekasi Timur yang tampaknya masih beraroma logam terbakar dan amis kecemasan, sebuah kotak pendingin-cooler box-viral karena jadi penyelamat. Di lokasi, petugas evakuasi menemukan lebih dari satu cooler box. Gambaran nyata tentang “Sang Surya yang menyinari dunia”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di dalam salah satu kotak, ada beberapa botol berisi ASI hasil perahan penuh cinta. Oleh ibu yang tidak sampai ke rumah untuk menyusui bayinya; menjadi bagian dari 15 nyawa yang terenggut ketika moncong KA Argo Bromo Anggrek melumat bagian belakang KRL Cikarang Line pada malam itu.
Senin malam, 27 April 2026, cooler box itu menjadi saksi bisu tragedi transportasi kita: benda mati yang mendapat keajaiban untuk tetap dingin dan utuh, sementara tubuh hangat manusia hancur berkeping-keping oleh problem kronis yang terus berulang seperti kaset rusak.
Kisah cooler box ini hanyalah satu belokan dalam labirin absurditas birokrasi kita. Bayangkan, pada 2026, ketika kita mendengung-dengungkan digitalisasi transportasi dan mobil listrik yang katanya ramah lingkungan, sebuah taksi hijau justru mogok di atas rel-konon menjadi pemicu kiamat kecil ini.
Lalu muncul “solusi” lebih ajaib dari sekadar trik sulap pasar malam. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, setelah melihat 15 korban tewas semuanya adalah perempuan di gerbong khusus wanita, melontarkan usul yang bikin nalar jungkir balik.
Ia menyarankan gerbong perempuan dipindah ke tengah rangkaian kereta. Logikanya sederhana, tapi mengerikan: ujung depan dan belakang adalah “zona maut”, maka geserlah kaum rentan ke tengah. Secara verbatim, ia mengatakan di hadapan media di RSUD Bekasi: “Jadi yang laki-laki di ujung. Yang depan, belakang laki-laki. Yang perempuan di tengah.”
Saya tidak tahu apa motif di balik pernyataan itu. Polemik bergulir di media sosial, menuduh pernyataan ini berbau diskriminasi. Seolah laki-laki lebih pantas jadi korban, daripada perempuan. Saya tidak tahu.
Yang saya ingat adalah kisah istri saya, saat menumpang Kereta Malabar menuju Malang, melintasi Kilometer 244+0/1 di antara Stasiun Cirahayu-Ciawi, Tasikmalaya. Saat itu lokomotifnya masuk ke jurang sedalam 20 meter setelah menginjak rel di tanah longsor. Itu kejadian 4 April 12 tahun silam.
Saat itu lima penumpang tewas. Penumpang yang luka-luka sebagian besar berasal dari gerbong pertama dan kedua. Kedua gerbong terdampak paling fatal karena paling dekat dengan lokomotif yang masuk jurang.
Saya menyinggung kisah ini bukan untuk membangun argumen soal peluang keamanan di gerbong depan atau belakang. Bukan. Saya cuma mau bilang, kecelakaan tidak pernah pilih lokasi gerbong. Kecelakaan tidak pilih-pilih gender korbannya apa. Yang pasti, kecelakaan terjadi karena ketidakberesan.
Maka saya mengendus aroma nekropolitik dalam usulan Menteri Arifah. Negara seolah sedang mencoba melakukan manajemen kematian secara spasial. Ini bukan lagi soal keselamatan transportasi, ini berubah jadi kalkulasi tentang siapa yang lebih pantas jadi tumbal di atas rel besi.
Padahal kita tidak sedang berperang. Kita sedang bicara soal alat transportasi umum, yang digunakan warga sehari-hari. Militer maupun sipil.
Bagi Anda yang lebih sering mendengar istilah red flag, nekropolitik adalah kondisi di mana negara atau otoritas menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang “diizinkan” untuk mati.
Pernyataan Menteri PPPA itu, seolah memaksa kita menerima bahwa kecelakaan adalah takdir yang tak terelakkan, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah mengatur urutan antrean menuju liang lahat.
Betapa absurd, alih-alih mencapai keselamatan dengan memperbaiki sistem keamanan yang materiel, idenya memindah posisi manusia seperti bidak catur. Logika yang gagal memahami setiap orang cuma punya satu nyawa, yang sama-sama berhak dilindungi oleh sistem. Kita bukan kucing.
Pernyataan Menteri Arifah adalah pendidikan kesadaran yang salah arah: mengajarkan kita untuk takut berada di ujung kereta, bukan didorong untuk menuntut akuntabilitas. Kita gagal menyasar sistem, terjebak pada solusi naif. Atau, mungkin, itulah refleksi dari sebagian besar kita.
Mengapa kita masih gemar mengurus hal-hal kosmetik daripada substansi? Mengapa Menteri PPPA tidak menuntut Kemenhub untuk memastikan tidak ada lagi taksi atau kendaraan yang bisa mogok di perlintasan sebidang? Mengapa solusinya harus mengorbankan manusia lain sebagai bemper?
Ini adalah cara berpikir malas, yang dalam teori Freire disebut sebagai “naïve transitivity”. Kita melihat masalah (kecelakaan di ujung kereta), lalu kita memberikan solusi instan yang dangkal (pindah ke tengah), tanpa menengok dulu akar masalahnya: kegagalan integrasi teknologi keselamatan dan lemahnya penegakan hukum di perlintasan.
Kita seharusya bertanya mengapa di jalur yang padat seperti Bekasi Timur, sebuah perlintasan sebidang tak diamankan secara layak. Mengapa ada taksi komersial yang melayani publik, bisa mogok ketika beroperasi- di tempat yang mematikan. Bukankah ada standar kelayakan operasi bagi semua transportasi publik yang digunakan masyarakat umum?
Kita perlu menunggu otoritas, lazimnya adalah KNKT, membongkar fakta di balik kecelakaan ini. Bahwa KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju hingga menabrak KRL yang tengah berhenti harus menjadi perhatian serius dan perlu investigasi mendalam. Ada banyak kemungkinan yang harus diuji.
Ada kemungkinan pelanggaran terhadap sinyal merah (SPAD), kegagalan sistem persinyalan yang menampilkan informasi keliru, hingga miskomunikasi dalam penerapan prosedur.
Selain itu, ada faktor penyimpangan prosedur operasional yang memungkinkan kereta masuk ke jalur yang masih terisi, gangguan teknis seperti kegagalan sistem pengereman, hingga faktor manusia seperti menurunnya konsentrasi masinis.
Respons Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setidaknya mengobati kegundahan atas usulan Menteri Arifah. AHY menegaskan:
“Jadi yang kita fokuskan bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik.”
Pernyataan AHY benar tentang evaluasi nasional, tapi sebaiknya perubahan mendasar itu tidak selesai di bibir saja. Yang penting adalah bagaimana implementasinya, bagaimana niat itu diwujudkan, agar dokumen evaluasi itu bukan sekadar tumpukan kertas di atas meja berdebu birokrat. Persis seperti yang dijanjikannya, “Bukan hanya menjadi jargon.”
Kita, para penumpang, bukan sekumpulan daging yang bisa dipindah-pindah posisinya sesuai selera menteri. Kita warga negara yang membayar pajak dan tiket untuk mendapatkan jaminan sampai di tujuan dalam keadaan utuh, bukan dalam keadaan dingin seperti botol ASI di dalam cooler box itu.
Saya, dan Anda pasti turut berbelasungkawa atas jatuhnya belasan korban jiwa. Kita semua layak bersedih. Tapi kita juga harus membayangkan masa depan di mana kita tidak perlu memilih untuk duduk di gerbong mana, kursi nomor berapa, agar bisa selamat. Keselamatan bukan klenik.
Masa depan itu harus jelas, jaminan yang tak pandang bulu bagi setiap orang di KRL, maupun yang menumpangi Argo Bromo. Jika negara menggunakan logika nekropolitik dengan membagi-bagi zona maut berdasarkan gender atau posisi duduk, kita sedang berada dalam satu gerbong keabsurdan.
Jangan biarkan cooler box itu menjadi simbol kesia-siaan. Gerbong mana yang aman atau tidak, justru bukti negara telah gagal menjamin keselamatan di seluruh bagian rangkaian kereta. Tuntutlah agar setiap jengkal gerbong ini aman bagi siapa saja-yang duduk di depan, di tengah, maupun di belakang.
Karena nyawa manusia tidak pernah bisa diparafrasekan dengan angka statistik atau digeser-geser seperti perabotan rumah tangga. Ia adalah inti dari kemanusiaan yang harus dijaga dengan api kesadaran, bukan dengan dinginnya kotak pendingin di tengah reruntuhan.
Semoga kita semua bisa berangkat dan pulang dengan selamat, bukan dengan sisa-sisa ingatan yang remuk di Bekasi Timur.
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
