Morowali, Trisaktinews.com — Peta gerakan buruh Indonesia resmi memasuki babak baru yang sarat kontroversi. Said Iqbal, tokoh sentral Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, kini telah melangkah masuk ke dalam lingkar kekuasaan sebagai salah satu penasihat khusus Presiden.
Langkah ini langsung memicu polarisasi tajam di kalangan akar rumput, akademisi, dan aktivis gerakan sipil. Pertanyaan besar pun menyeruak ke permukaan: Apakah ini strategi taktis untuk menyusupkan agenda buruh ke jantung kekuasaan, ataukah sebuah bentuk kooptasi (penjinakan) gerakan oleh pemerintah?
Masuknya Said Iqbal ke lingkaran dalam istana membelah opini publik menjadi dua narasi yang saling bertolak belakang:
Pihak yang optimistis melihat momentum ini sebagai peluang emas bagi kaum buruh untuk memiliki akses langsung ke pengambil kebijakan tertinggi. Selama bertahun-tahun, tuntutan buruh kerap tertahan di barikade demonstrasi jalanan. Dengan berada di dalam istana, Said Iqbal dinilai bisa memotong jalur birokrasi untuk mengintervensi regulasi yang merugikan buruh, seperti klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Kehadiran tokoh buruh di level penasihat memberikan legitimasi bahwa suara kelas pekerja tidak lagi bisa diabaikan dalam perumusan kebijakan ekonomi-politik nasional. Sebaliknya, para kritikus dan sebagian elemen buruh akar rumput memandang pelantikan ini dengan skeptis dan penuh kekecewaan.
Ada kekhawatiran besar bahwa jabatan ini akan “menjinakkan” daya kritis KSPI dan Partai Buruh. Sebagai penasihat, Said Iqbal terikat pada etika birokrasi yang berpotensi membatasi kelantangannya dalam memimpin demonstrasi di jalanan.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin serikat pekerja bisa objektif membela buruh jika di saat yang sama ia menerima mandat, fasilitas, dan tanggung jawab moral dari penguasa yang kebijakannya justru sering mereka gugat?
“Posisi penasihat adalah pisau bermata dua. Jika digunakan dengan berani, ia bisa memotong regulasi yang menindas. Namun jika tidak berhati-hati, ia justru akan memotong urat nadi perlawanan gerakan buruh itu sendiri.”
Sejarah gerakan buruh menunjukkan bahwa masuknya tokoh serikat ke dalam pemerintahan jarang sekali berakhir “hitam-putih”. Hasil akhirnya sangat bergantung pada integritas personal sang tokoh dan seberapa kuat kontrol dari akar rumput di bawahnya.
Ujian pertama Said Iqbal sebagai penasihat presiden akan segera terlihat pada isu-isu krusial dalam waktu dekat, seperti:
1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
yang adil bagi pekerja.
2.Penyelesaian sengketa PHK massal
yang tengah marak di sektor manufaktur.
Apakah Said Iqbal mampu mewarnai kebijakan istana dengan warna peluh buruh, ataukah ia justru akan melebur dalam kemewahan karpet merah kekuasaan? Waktu dan kebijakan yang lahir dari istana yang akan menjawabnya.
begitu pemimpin gerakan sosial mendapat akses ke struktur elite, orientasi rasionalnya akan otomatis berubah. — Aspi, Akar rumput
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
