Website Desa Bojonegoro Mandek, Anggaran Transparansi Publik Diduga Mubazir

- Jurnalis

Minggu, 24 Agustus 2025 - 12:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, TRISAKTINEWS.COM —Program keterbukaan informasi publik yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui penyediaan website resmi di tiap desa justru dinilai gagal memberi manfaat nyata. Alih-alih menjadi sarana transparansi dan partisipasi masyarakat, banyak website desa yang tersedia justru kosong melompong, tanpa konten, bahkan nyaris tidak difungsikan.

Pantauan di lapangan, menu yang seharusnya berisi profil desa, visi misi, data pembangunan, laporan penggunaan anggaran hingga progres kinerja pemerintahan, sebagian besar tidak diisi. Website yang dibangun dengan dalih transparansi publik ini akhirnya hanya menjadi platform formalitas semata.

Baca Juga :  Dana Miliaran Rupiah, Jalan Aspal BKKD Desa Ngampal Bojonegoro Rusak dalam Hitungan Minggu

Padahal, Pemkab Bojonegoro setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan, dan biaya operasional pengelola website desa. Besaran anggaran ini tidak sedikit, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah jika dihitung secara keseluruhan dari 419 desa yang ada. Namun, manfaat dan azas transparansi yang dijanjikan justru tidak dirasakan masyarakat.

“Setiap tahun ada pos anggaran untuk IT desa, termasuk website. Tapi kalau isinya kosong, tidak terurus, ya sama saja bohong. Itu namanya pemborosan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Bojonegoro.

Baca Juga :  Polres Sinjai Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025: Wujud Sinergi Lindungi Masyarakat

Minimnya pengawasan dan lemahnya komitmen pemerintah desa dalam mengelola media informasi dituding menjadi penyebab utama. Tidak adanya evaluasi serius dari Pemkab semakin memperparah kondisi ini, hingga program website desa lebih terlihat sebagai proyek administratif ketimbang sarana transparansi publik.

Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, keberadaan website desa justru berpotensi menjadi ladang pemborosan anggaran setiap tahun, sementara masyarakat tetap tidak mendapat informasi yang semestinya mereka peroleh.(*/redho)

Berita Terkait

Membanggakan, Murid SD Hafizh Al-Qurbah Bone Sabet Juara 1 LKP2M 2026
Bakat Bilal Bersinar, TK Negeri Pembina Raih Juara I di Gebyar PAUD 2026
SDN 60 Pongka Bone Butuh Revitalisasi Ruang Kelas, Kantin hingga UKS
SD Inpres 10/73 Waetuwo Torehkan Prestasi, Kembangkan Green School
SD Hafizh Al-Qurbah Bone Cetak Hafizh 30 Juz Sebelum Tamat SD, Butuh Pengembangan Sarana
SD IT Al-Hikmah Panyula Harapkan Dukungan Sarana
Bukan Sekadar Perayaan, HUT ke-81 Brimob Sulsel Bagikan 1.000 Paket Santunan dan Resmikan Fasilitas Baru
Pekerja Bukan Objek Restrukturisasi: Menyoal Legitimasi Hukum Pengalihan Tenaga Kerja dan Perlindungan Hak Normatif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:39 WITA

Membanggakan, Murid SD Hafizh Al-Qurbah Bone Sabet Juara 1 LKP2M 2026

Selasa, 17 November 2026 - 07:31 WITA

Bakat Bilal Bersinar, TK Negeri Pembina Raih Juara I di Gebyar PAUD 2026

Senin, 16 November 2026 - 01:06 WITA

SDN 60 Pongka Bone Butuh Revitalisasi Ruang Kelas, Kantin hingga UKS

Senin, 16 November 2026 - 01:04 WITA

SD Inpres 10/73 Waetuwo Torehkan Prestasi, Kembangkan Green School

Senin, 16 November 2026 - 01:02 WITA

SD Hafizh Al-Qurbah Bone Cetak Hafizh 30 Juz Sebelum Tamat SD, Butuh Pengembangan Sarana

Berita Terbaru