GRIB JAYA Konsultasikan Polemik RSJ Pujon ke DPRD Kabupaten Malang

- Jurnalis

Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MALANG, TRISAKTINEWS.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Malang melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Malang terkait polemik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Pujon yang diketahui beroperasi tanpa legalitas resmi.

Konsultasi ini berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, hadir bersama pengurus inti, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos.

Dalam pertemuan tersebut, Damanhury menyampaikan bahwa GRIB JAYA Kabupaten Malang memandang serius keberadaan RSJ ilegal di Pujon karena menyangkut pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepastian hukum.

Baca Juga :  Ledakan Molotov Picu Kebakaran di Gedung Negara Grahadi, 21 Motor Lebih Hangus Terbakar

Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya siap melakukan advokasi bersama masyarakat agar permasalahan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“RSJ yang beroperasi tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat. GRIB JAYA hadir untuk memastikan ada langkah tegas dan solusi yang berpihak kepada rakyat,” tegas Damanhury Jab.

Selain fokus pada persoalan RSJ Pujon, GRIB JAYA Kabupaten Malang juga memaparkan beberapa hasil advokasi dan aksi sosial yang telah dijalankan dalam kurun waktu terakhir.

Baca Juga :  Komitmen Tingkatkan Layanan, Pemkab Bone Dorong Dokter Lanjut Pendidikan Spesialis

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos., menyatakan bahwa DPRD siap menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

“Partisipasi Ormas seperti yang dilkukan GRIB JAYA sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan publik yang transparan serta akuntabel,” ujar ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga merupakan penasehat DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang ini.

Konsultasi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara GRIB JAYA dan DPRD Kabupaten Malang dalam memastikan penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. (Redho)

Berita Terkait

Limbah MBG Diduga Cemari Sumur Warga, Masyarakat Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Wabup Bone Salat Jumat dan Serap Aspirasi Pedagang di Pasar Palakka
PT Nipsea Paint and Chemicals Buka Suara Terkait Dinamika Internal di Depo Bone
Untirta Tancap Gas Menuju Kampus Kelas Dunia Lewat Sistem Jurnal Satu Pintu
Semmi Bone Desak Inspektorat Segera Audit Pengadaan CV Alfin Di Berbagai OPD
SDN 263 Awangtangka Laksanakan Asesmen Sumatif, Bekal Siswa Menuju Jenjang Berikutnya
AKBP Nur Ichsan Jadi Asesor Assessment Center Kasatlantas Polda Sulsel
Monitoring Pilkades PAW 2026, Wabup Bone: Kepala Desa Harus Jadi Pelayan Masyarakat dan Penggerak Pembangunan
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 17:53 WITA

Limbah MBG Diduga Cemari Sumur Warga, Masyarakat Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:13 WITA

Wabup Bone Salat Jumat dan Serap Aspirasi Pedagang di Pasar Palakka

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:07 WITA

PT Nipsea Paint and Chemicals Buka Suara Terkait Dinamika Internal di Depo Bone

Kamis, 21 Mei 2026 - 23:11 WITA

Untirta Tancap Gas Menuju Kampus Kelas Dunia Lewat Sistem Jurnal Satu Pintu

Kamis, 21 Mei 2026 - 20:21 WITA

Semmi Bone Desak Inspektorat Segera Audit Pengadaan CV Alfin Di Berbagai OPD

Berita Terbaru