BANDUNG, TRISAKTINEWS.COM — Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset dari Indonesia serta Australia memperkuat kolaborasi pengembangan agrivoltaics sebagai solusi transisi energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan serta pulau-pulau terpencil di Indonesia Timur.
Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan Kick-off Meeting dan Simposium Bilateral “Agrivoltaics and Energy Challenge in Rural and Remote Islands in Eastern Indonesia” yang digelar di Gedung Rekayasa Molekuler dan Material Fungsional (Labtek XV) ITB, Bandung, Rabu (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja sama KONEKSI LPDP Indonesia–Australia.
Ketua tim sekaligus peneliti utama program, Dr. Acep Purqon, dosen Kelompok Keahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks FMIPA ITB, mengatakan transisi energi membuka peluang besar bagi pengembangan riset multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang keilmuan.
“Transisi energi menghadirkan begitu banyak peluang bagi riset, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi ruang kolaborasi multidisiplin yang mempertemukan bidang pertanian, kehutanan, teknik, bisnis, hingga manajemen untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis energi melalui konsep bridging transisi energi,” ujar Acep.
Program ini melibatkan peneliti dari Murdoch University dan Griffith University, Australia, serta sejumlah institusi di Indonesia, yakni ITB, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Padjadjaran, Universitas Cenderawasih, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Politeknik Negeri Fakfak, IAIN Sorong, dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Simposium juga menghadirkan akademisi dari kedua negara yang membahas berbagai aspek pengembangan agrivoltaics, mulai dari teknologi, pemberdayaan masyarakat, hingga strategi implementasi di wilayah terpencil.
Sementara Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB, Dr. Dwi Irwanto, menyampaikan bahwa ITB terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan krisis energi nasional.
“ITB mendorong berbagai pendekatan untuk menghasilkan solusi krisis energi, termasuk pengembangan agrivoltaics agar diperoleh formulasi yang optimal sesuai karakteristik wilayah-wilayah unik di Indonesia,” katanya.
Selain itu, Deputi Investasi dan Pendanaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), M. Irfan Saleh, memaparkan peluang investasi sekaligus tantangan penerapan agrivoltaics di pulau-pulau terpencil Indonesia Timur, termasuk pentingnya dukungan regulasi untuk membuka ruang kegiatan ekonomi baru berbasis energi terbarukan.
Menurut Acep, keberhasilan implementasi agrivoltaics tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sinergi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.
“Kerja sama pentahelix menjadi kunci keberhasilan transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Program ini juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam transisi energi. Pendekatan yang dikembangkan mengintegrasikan inovasi ilmiah dengan pengetahuan lokal serta mendorong partisipasi perempuan, generasi muda, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
Perwakilan Program KONEKSI LPDP Indonesia–Australia, Parana Ari Santi, menyambut baik pelaksanaan kolaborasi tersebut. Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang kuat antara peneliti Indonesia dan Australia menjadi faktor penting dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini ditutup oleh Erlin Puspaputri yang mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pengembangan agrivoltaics dinilai sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 61 persen atau lebih dari 42 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Porsi EBT dalam bauran kelistrikan nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 21 persen pada 2030, dan mencapai sekitar 34 persen pada 2034. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.
Dalam konteks tersebut, agrivoltaics dipandang sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan produksi energi surya dengan aktivitas pertanian sehingga desa tidak lagi hanya menjadi lokasi terdampak pembangunan energi, tetapi bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan energi bersih sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Penulis : Iwan/Ril
Editor : Admin Redaksi
