Oleh : Aspiyandi
Ketika kita sibuk mendebatkan video kematian seorang pemimpin itu asli atau palsu daripada meratapi hilangnya nyawa manusia, kita sudah kalah dalam perang kognitif.
Selamat datang di pagi hari yang cerah, 1 Maret 2026, ketika aroma kopi sasetan sisa sahur kalah tajam oleh bau mesiu digital yang meledak di linimasa smartphone. Saya masih merasa cooked bukan karena kurang tidur, tapi karena dunia baru saja mempertontonkan teater kegilaan yang dipentaskan di atas panggung beton Teheran. Kemarin, 28 Februari 2026, Israel yang mendapat restu dan sokongan logistik penuh dari Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump baru saja mengetuk pintu langit Iran dengan rudal-rudal presisi. Kabarnya, ini bukan sekadar serangan, tapi upaya “pembersihan” simbol kepemimpinan tertinggi. Klaimnya, pemimpin besar Iran telah berhasil dibunuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya melihatnya bukan sekadar soal peta yang berubah warna, melainkan sebuah simfoni kehancuran yang memaksa Indonesia kembali berdiri di persimpangan jalan: menjadi penonton yang cemas sambil doomscrolling, mediator yang heroik, atau sekadar kurir pesan perdamaian yang suaranya tenggelam di sela deru mesin jet tempur F-35. Mari kita jujur, serangan ke Teheran kemarin adalah puncak dari segala bentuk absurditas geopolitik. Ketika Trump dengan penuh percaya diri mengeklaim lewat media sosialnya bahwa “Khamenei has been killed”, sementara Teheran merilis bantahannya. Kita tahu bahwa dunia tidak hanya berperang dengan peluru, tapi dengan persepsi.
Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, sudah bereaksi. Jurubicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyatakan pada 1 Maret 2026 bahwa “Pemerintah sedang melakukan asesmen menyeluruh terhadap situasi keamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI.”
Ini adalah langkah yang sangat pragmatis, namun sekaligus memperlihatkan betapa tipisnya batas antara optimisme diplomatik dan kepasrahan di tengah badai global yang membuat harga minyak mentah melompat tinggi seolah ingin menyentuh bulan. Di sinilah letak jantung dari apa yang kita sebut sebagai Perang Kognitif (Cognitive Warfare). Ini bukan lagi soal berapa banyak tank yang hancur, tapi soal berapa banyak otak yang berhasil “dicuci” oleh narasi.
Ambil contoh klaim soal rudal yang konon menghantam sekolah dasar dan menewaskan puluhan anak. Klaim ini menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering, memicu kemarahan global. Tapi ada klaim lain bahwa bukan rudal Israel-AS penyebabnya, melainkan rudal gagal milik Iran. Perang kognitif mengubah setiap dari kita menjadi tentara sukarela tanpa seragam. Kita tidak butuh senapan; kita cuma butuh jempol untuk me-repost hoaks yang paling mengafirmasi kebencian kita. Ini adalah bentuk penjajahan baru yang Freirian: penindasan melalui kontrol atas realitas itu sendiri.
Teori Hiperrealitas milik Jean Baudrillard telah memanifestasi secara nyata, bukan lagi sesuatu yang laten. Bagi yang merasa teori ini seperti judul film sci-fi jadul, tenang saja. Hiperrealitas itu sangat “POV” dengan kehidupan sehari-hari. Simulacra and Simulation bilang, di dunia modern, simulasi atau simbol dari sebuah hal sudah menjadi lebih nyata daripada hal itu sendiri.
“Hyperreality is the inability of consciousness to distinguish reality from a simulation of reality,” demikian Baudrillard mendefinisikannya. Bayangkan video ledakan di jagad media. Kita tidak peduli apakah ledakan itu benar-benar terjadi di Teheran atau itu hanya potongan adegan Call of Duty. Begitu kalian percaya dan membagikannya, ledakan itu menjadi “nyata” bagi dunia.
Dalam konteks serangan ke Iran, hiperrealitas bekerja secara brutal. Peta serangan yang muncul di layar televisi menjadi lebih penting daripada tanah yang hancur di lapangan. Klaim tentang “serangan rudal menewaskan anak sekolah” seolah diciptakan sebagai simulakra untuk memicu emosi moral yang melegitimasi serangan balasan yang lebih besar. Sebaliknya, bantahan tentang kematian pemimpin adalah upaya mempertahankan simbol otoritas agar tidak runtuh di mata rakyat. Kita hidup dalam nebula hiperreal, ketika fakta sudah mati, dan yang tersisa hanyalah salinan tanpa asal-usul yang jelas. Dunia internasional sekarang bukan lagi soal kedaulatan fisik, tapi soal siapa yang paling jago membuat “konten” yang paling meyakinkan.
Perang kognitif ini manifestasi dari apa yang oleh NATO disebut manipulasi kesadaran. General Philippe Lavigne, Supreme Allied Commander Transformation NATO, pernah bilang: “Cognitive warfare to address the influx of misinformation and disinformation… enhancing operational effectiveness.”
Kutipan ini menegaskan otak manusia adalah domain perang keenam setelah darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber. Tujuan utamanya bukan membunuh, tapi merusak cara pikir agar lawan menyerah sebelum perang fisik dimulai.
Serangan ke Iran ini bak laboratorium raksasa bagi AS dan Israel, menguji seberapa jauh mereka bisa mengendalikan narasi global melalui algoritma dan ketakutan kolektif.
Lalu, di mana posisi Indonesia? Jika pada 1943 mistika itu berupa jimat dan takhayul; pada 2026 mistika itu berupa hoaks algoritma dan propaganda AI-generated. Kita sedang disihir oleh layar. Respon Indonesia yang tetap bersandar pada hukum internasional adalah upaya mengembalikan “logika” ke dalam percakapan dunia yang sudah gila.
Indonesia harus berani menolak mistifikasi perang ini dan tetap berpijak pada data materialis yang valid: bahwa setiap agresi militer adalah pelanggaran kedaulatan, titik. AS-Israel telah melanggar kedaulatan Iran. Balasan Iran ke sejumlah aset AS di Timur Tengah bisa membahayakan kawasan. Kebijakan luar negeri kita yang “Bebas Aktif” bukan berarti kita jadi “NPC” yang cuma diam saat tetangga baku hantam. Konstitusi kita, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dengan tegas memerintahkan kita untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Teks keramat ini seharusnya menjadi kompas kita di tengah perang kognitif, ketika “perdamaian abadi” disabotase oleh “kebisingan abadi”. Indonesia seharusnya tidak sekadar menawarkan mediasi. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pada awal 2026 ini menunjukkan sikap yang cukup “gaspol” dengan menawarkan diri sebagai mediator.
“Indonesia siap terbang ke Teheran guna melakukan mediasi jika disetujui kedua belah pihak,” demikian bunyi salah satu rilis berita pada akhir Februari kemarin. Ini adalah langkah yang berani, tapi sekaligus berisiko menjadi sekadar gimik jika kita tidak punya daya tawar yang kuat.
Kita harus ingat bahwa di mata kekuatan besar, hukum internasional sering kali cuma dianggap saran, bukan aturan. Indonesia harus mampu menggunakan pengaruhnya di Global South untuk menekan agar perang ini tidak menjadi Perang Dunia III yang dimulai dari cuitan yang salah.
Sayangnya, Indonesia lebih tampak seperti sekondan AS di Board of Peace.
Respons masyarakat juga unik. Di satu sisi, ada solidaritas keagamaan yang kuat terhadap Iran; di sisi lain, ada ketakutan dampak ekonomi yang nyata. BBM naik, harga pangan melonjak, dan kurs rupiah per dolar AS kembali tertekan, adalah peluru yang benar-benar menembus perut warga. Kita tidak bisa hanya bicara soal moralitas di panggung PBB sementara rakyat di pasar-pasar tradisional mulai berteriak karena harga kebutuhan meroket. Kebijakan luar negeri harus sejalan dengan ketahanan domestik. Diplomasi yang kuat lahir dari negara yang perut rakyatnya kenyang dan otaknya tidak mudah dipengaruhi oleh “mistika” digital.
Ketika kita sibuk mendebatkan apakah video kematian seorang pemimpin itu asli atau palsu daripada meratapi hilangnya nyawa manusia, kita sebenarnya sudah kalah dalam perang kognitif. Indonesia harus tetap konsisten pada jalur konstitusi: menentang segala bentuk agresi tanpa kecuali. Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi “memihak AS” apalagi Israel, atau “memihak Iran”. Kita harus memihak pada kemanusiaan yang sedang sekarat di bawah kaki raksasa-raksasa yang sedang mengamuk. Perdamaian bukan hanya absennya perang fisik, tapi juga hadirnya kejujuran dalam informasi.
Serangan 28 Februari 2026 ini adalah alarm keras bagi kita semua. Perang kognitif telah menjadikan kebenaran sebagai barang mewah yang langka. Indonesia, dengan mandat konstitusionalnya, harus berperan sebagai penjaga nalar di tengah badai mistika digital. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya jago membuat tagar solidaritas namun gagal paham ketika logika sedang dijajah oleh algoritma kebencian. Kita harus kembali pada semangat untuk berpikir secara nyata, bersandar pada materialisme, bukan bisikan setan-setan digital yang menginginkan dunia terbakar demi keuntungan segelintir orang.
Dunia mungkin sedang menari di tepi jurang kiamat, tapi kita masih punya kesempatan untuk menarik rem darurat. Perdamaian adalah pilihan sadar, bukan hadiah dari langit. Indonesia harus tetap tegak, tetap bebas, dan aktif.
Bila kita juga ikut gila, siapa lagi yang akan menjaga kewarasan di planet yang semakin absurd ini? Akhiri drama, hentikan senjata, sebelum semua yang tersisa hanyalah debu dan data yang tak lagi ada gunanya.
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
