Oleh : Aspi, Akar rumput
Hilirisasi nikel di Indonesia, dengan PT IMIP sebagai episentrum utamanya, kerap dirayakan sebagai nubuat kemajuan ekonomi modern. Namun, di balik deru mesin smelter yang tak pernah tidur dan angka ekspor yang memukau mata dunia, terselip sebuah narasi yang terasing: kondisi hidup buruh perempuan. Dalam panggung industri ekstraktif ini, perempuan bukan sekadar pekerja; mereka adalah “bantalan” bagi akumulasi modal yang kerap abai terhadap dimensi kemanusiaan. Kerentanan mereka berakar pada arsitektur sosial kawasan industri yang secara sosiologis membentuk lingkungan Hyper-Masculine Space.
Di ruang di mana kekuatan otot laki-laki dipuja sebagai standar absolut, perempuan dipaksa menempati posisi periferal yang inferior. kekerasan di tempat kerja bukan hanya perihal kontak fisik, melainkan manifestasi dari ketimpangan kuasa yang akut. Pelecehan verbal hingga seksual sering kali mengalami normalisasi, dianggap sebagai bumbu pemanis atau satire ruang kerja, sementara ketiadaan sistem proteksi yang independen membuat keberanian untuk melapor berisiko tinggi terhadap pemecatan. Di sini, budaya boys’ club tumbuh subur, melindungi sesama pria di balik tembok manajerial yang kokoh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketimpangan ini menjalar hingga ke urusan dompet, menciptakan paradoks upah yang terstruktur rapi di balik selubung formalitas. Meski secara administratif upah terlihat setara, adanya Gender Wage Gap yang sistematis melalui bias penugasan. Perempuan cenderung digiring ke sektor administrasi dengan plafon lembur dan insentif risiko yang jauh lebih rendah ketimbang sektor produksi utama yang dianggap sebagai “wilayah pria”. Marginalisasi ekonomi ini diperparah oleh mitos lama tentang nafkah tambahan; perusahaan kerap memandang buruh perempuan bukan sebagai tulang punggung ekonomi, melainkan penyokong belaka. Akibatnya, akses terhadap tunjangan keluarga atau posisi strategis menjadi barang mewah yang sulit diraih jika dibandingkan dengan buruh laki-laki yang diposisikan sebagai primary breadwinner.
Lebih jauh lagi, tubuh perempuan di wilayah industri ini menjadi sasaran kontrol birokrasi yang dingin guna menjinakkan hak reproduksi mereka. Isu cuti menstruasi di IMIP menjadi potret nyata bagaimana prosedur medis digunakan sebagai alat pendisiplinan. Hak yang dijamin konstitusi ini kerap dihambat oleh birokrasi represif; seorang buruh perempuan harus membuktikan kondisi biologisnya melalui pemeriksaan dokter perusahaan yang intimidatif. Secara ilmiah, inilah yang disebut sebagai Biological Tax atau pajak biologis yang harus dibayar perempuan. Mereka dipaksa menegosiasikan rasa sakit demi menjaga ritme mesin produksi yang dianggap tidak boleh terinterupsi oleh siklus alami kemanusiaan.
Kondisi tersebut berkelindan dengan beban ganda yang memicu erosi kesejahteraan di tengah sesaknya Bahodopi. Buruh perempuan terjebak dalam eksploitasi domestik yang melelahkan setelah menyelesaikan dua belas jam kerja di bawah kepungan polusi. Tanpa dukungan infrastruktur sosial seperti penitipan anak yang memadai, mereka harus menguras sisa energi untuk pekerjaan domestik yang tidak dibayar sebuah unpaid care work yang menguras jiwa. Akumulasi kelelahan ini menciptakan tekanan mental dan fisik yang luar biasa, memosisikan mereka pada persimpangan mustahil antara bertahan secara ekonomi atau menjaga kewarasan domestik.
Kerentanan ini mencapai puncaknya pada isu cuti melahirkan yang sering kali menjadi surat pemecatan terselubung. Dalam rimba kerja kontrak yang serba cepat, masa kehamilan dipandang dengan sinis sebagai beban liabilitas yang menurunkan produktivitas. Banyak buruh perempuan menghadapi kenyataan pahit: kontrak yang diputus sepihak pasca melahirkan, atau terpaksa kembali ke lantai pabrik sebelum tubuh pulih total karena dihantui ketakutan akan kehilangan mata pencaharian. Inilah bentuk hukuman sistemik atas fungsi reproduksi yang seharusnya dimuliakan oleh negara.
Seluruh beban itu kian berat oleh jam kerja antihumanitas yang mengabaikan aspek toksikologi bagi tubuh perempuan. Sistem shift panjang di tengah polusi batubara dan nikel memiliki konsekuensi kesehatan yang spesifik secara gender; paparan polutan secara persisten terbukti mengganggu sistem hormonal dan fungsi reproduksi. Jam kerja yang melampaui batas kewajaran mengakibatkan kelelahan kronis yang meruntuhkan imunitas, menjadikan buruh perempuan kelompok paling rentan terhadap penyakit degeneratif jangka panjang yang biayanya jarang sekali ditanggung sepenuhnya oleh korporasi.
Potret buram di PT IMIP akhirnya menjadi saksi bahwa hilirisasi nikel saat ini masih bersifat ekstraktif secara sosial. Perempuan tidak hanya menyumbangkan keringat, tetapi juga menyerahkan kesehatan reproduksi dan keamanan jiwanya demi pertumbuhan ekonomi nasional yang belum tentu memihak mereka. Hilirisasi sejatinya tidak boleh hanya berhenti pada mengubah bijih menjadi logam, melainkan harus menyentuh transformasi kebijakan yang diskriminatif menjadi perlindungan yang bermartabat. Tanpa audit gender yang jujur dan penegakan hak buruh secara radikal, kemajuan di Morowali hanyalah kemilau palsu yang berdiri tegak di atas reruntuhan penderitaan kaum perempuan.
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
