GRIB JAYA Konsultasikan Polemik RSJ Pujon ke DPRD Kabupaten Malang

- Jurnalis

Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MALANG, TRISAKTINEWS.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Malang melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Malang terkait polemik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Pujon yang diketahui beroperasi tanpa legalitas resmi.

Konsultasi ini berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, hadir bersama pengurus inti, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos.

Dalam pertemuan tersebut, Damanhury menyampaikan bahwa GRIB JAYA Kabupaten Malang memandang serius keberadaan RSJ ilegal di Pujon karena menyangkut pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepastian hukum.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Bone Kritik Dinas Pendidikan Soal Jam Mengajar Guru: “Jangan Malu-Malukan!”

Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya siap melakukan advokasi bersama masyarakat agar permasalahan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“RSJ yang beroperasi tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat. GRIB JAYA hadir untuk memastikan ada langkah tegas dan solusi yang berpihak kepada rakyat,” tegas Damanhury Jab.

Selain fokus pada persoalan RSJ Pujon, GRIB JAYA Kabupaten Malang juga memaparkan beberapa hasil advokasi dan aksi sosial yang telah dijalankan dalam kurun waktu terakhir.

Baca Juga :  Wakil Bupati Maros Buka Sosialisasi Juknis Dana BOSP SMP Tahun 2025

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos., menyatakan bahwa DPRD siap menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

“Partisipasi Ormas seperti yang dilkukan GRIB JAYA sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan publik yang transparan serta akuntabel,” ujar ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga merupakan penasehat DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang ini.

Konsultasi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara GRIB JAYA dan DPRD Kabupaten Malang dalam memastikan penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. (Redho)

Berita Terkait

Disiplin Berlalu Lintas Ditingkatkan, ETLE Incar Polres Gresik Sasar Titik Rawan Selama Operasi Zebra 2025
Masuki Hari Kelima, Satlantas Polres Bone Intensifkan Sosialisasi Operasi Zebra Pallawa 2025
Dekatkan Polisi dengan Santri, Satlantas Bone Adakan Doa Bersama dan Edukasi Lalu Lintas
70 Peserta Ikuti Latsar CPNS Bone 2025, Wabup Akmal Pasluddin: ASN Harus Berorientasi Pelayanan
995 Hektar Lahan Karampuang Masuk Calon Hutan Adat, Tim Terpadu Paparkan Hasil Verifikasi
PN Gresik Tolak Gugatan Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Eksepsi Tergugat Dikabulkan Penuh
Bone Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial, Wabup Akmal Pasluddin Hadiri Penandatanganan PKS di Makassar
Bupati dan Kapolresta Sidoarjo Tutup Pertandingan Bola Volly Indoor dan Volly Pantai U-17 Bhayangkara Cup Tingkat Nasional

Berita Terkait

Jumat, 21 November 2025 - 22:09 WITA

Disiplin Berlalu Lintas Ditingkatkan, ETLE Incar Polres Gresik Sasar Titik Rawan Selama Operasi Zebra 2025

Jumat, 21 November 2025 - 17:12 WITA

Masuki Hari Kelima, Satlantas Polres Bone Intensifkan Sosialisasi Operasi Zebra Pallawa 2025

Jumat, 21 November 2025 - 17:10 WITA

Dekatkan Polisi dengan Santri, Satlantas Bone Adakan Doa Bersama dan Edukasi Lalu Lintas

Jumat, 21 November 2025 - 17:06 WITA

70 Peserta Ikuti Latsar CPNS Bone 2025, Wabup Akmal Pasluddin: ASN Harus Berorientasi Pelayanan

Jumat, 21 November 2025 - 17:05 WITA

995 Hektar Lahan Karampuang Masuk Calon Hutan Adat, Tim Terpadu Paparkan Hasil Verifikasi

Berita Terbaru