Langkah ini menjadi wujud komitmen HMI dalam mbhwal isu-isu strategis daerah yang sebelumnya telah disuarakan di jalanan, agar ditindaklanjuti secara terbuka dan transparan di ruang kebijakan publik.
Dalam RDPU tersebut, DPRD Bone akan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan tuntutan HMI, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpusda). Polres Bone juga dijadwalkan hadir untuk menindaklanjuti aspek penegakan hukum yang turut menjadi sorotan dalam aksi sebelumnya.
Sekretaris Umum HMI Cabang Bone, Muhammad Aslam, menyampaikan bahwa RDPU merupakan bukti nyata bahwa HMI tidak hanya bergerak di ruang demonstratif, tetapi juga menempuh jalur kelembagaan.
“Aksi kemarin bukan sekadar momentum, tetapi awal dari langkah korektif. Kami tidak berhenti di jalan, karena perjuangan sejati adalah memastikan aspirasi rakyat terjawab dalam ruang kebijakan. RDPU nanti akan menjadi ruang pembuktian apakah pemerintah daerah benar-benar siap dikoreksi secara terbuka,” ujar Aslam.
Ia menambahkan, kehadiran Polres Bone penting untuk memastikan aspek hukum ditegakkan secara nyata, bukan sekadar menjadi jargon.
“Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum dan integritas pemerintahan di Bone tidak hanya menjadi narasi, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Muh. Asmar Hidayat, menegaskan bahwa “Koreksi Kabupaten Bone” merupakan bentuk kepedulian moral mahasiswa terhadap arah pemerintahan daerah.
“Ketika kami turun ke jalan pada 28 Oktober lalu, itu bukan karena ingin konfrontatif, tetapi untuk membangkitkan kesadaran publik bahwa ada persoalan yang perlu dikoreksi bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyesalkan absennya anggota DPRD saat aksi berlangsung.
“Kami kecewa karena tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir menerima aspirasi kami. Namun kami tetap menempuh jalur intelektual melalui RDPU. Jika dialog nanti tidak menghasilkan solusi, maka jalanan akan kembali menjadi ruang rakyat untuk bersuara,” tegas Asmar.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Bone, Arfah Ramli, menyebut bahwa seluruh langkah HMI didasari kajian mendalam dan arah kebijakan yang jelas.
“Setiap isu yang kami angkat berbasis kajian yang kuat. RDPU ini menjadi momentum strategis untuk menguji sejauh mana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mampu membuka ruang dialog yang substantif, bukan simbolik,” ujarnya.
Arfah menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal hasil RDPU hingga ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif maupun legislatif.
“Koreksi Kabupaten Bone bukan agenda sehari, tapi gerakan korektif jangka panjang. Bila dialog tidak menghasilkan keadilan dan keterbukaan, kami siap mengambil langkah tegas sesuai nilai perjuangan HMI,” tandasnya.
Melalui gerakan ini, HMI Cabang Bone mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama membuka ruang evaluasi publik.
“Kami bukan datang untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan. Koreksi adalah bentuk cinta terhadap Bone,” pungkas Arfah.
Editor : Redaksi
