Oleh : Aspiyandi
Keputusasaan terjadi seperti jamur di musim hujan. Jika mendidih jadi kemarahan tanpa saluran, ia akan meledak.
Ini adalah sebuah pengadilan bagi nalar yang macet, ketika vonis dijatuhkan bukan oleh hakim di kursi empuk, melainkan oleh perut lapar dan masa depan yang kabur. Saya membaca maklumat APINDO yang lebih dingin dari es di kutub: 67% perusahaan menutup pintu rekrutmen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini statistiknya gila, pikirku. Ini adalah bukti material bahwa sistem kita sedang mengalami masalah dari dalam. Kita meneriakkan “Indonesia Emas”, tapi di lapangan, yang kita temukan hanyalah perunggu berkarat yang dijual kiloan. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia itu layak jadi sorotan.
Pesan utamanya jelas dan pahit: jika mesin industri berhenti berputar untuk rakyatnya sendiri, maka bangsa ini sedang bergerak menuju bunuh diri kolektif di bawah kaki-kaki raksasa modal yang tertidur. Kita menghadapi “ badai yang sempurna ”, kata pengamat. Jadi, kita harus siap. Sebelum terlambat.
Bayangkan, sebuah negeri yang memiliki tenaga muda melimpah namun justru dianggap sebagai beban oleh para juragan tanah dan mesin. Menurut APINDO lagi, 50% perusahaan lima tahun ke depan enggan berekspansi. Mereka sepertinya memilih untuk menunggu dan melihat .
Saya menjelaskan informasi ini dengan rasa kesal campur sedih tak karuan. Kita dipaksa menjadi bangsa penonton, yang anak-anak mudanya menjadi kurir untuk barang-barang produksi bangsa lain. Berkeliling jadi ojek dengan aplikasi dare demi bisa makan sepiring.
Industri manufaktur kita menciut, dari 26% menjadi 18%. Serapan tenaga kerja formal menyusut. Tapi kita masih disuruh bersyukur. Oh tidak! Ini ketidakadilan yang harus diangkat layaknya tumor ganas yang meanggas.
Guy Standing pernah mengemukakan tentang prekariat , kelas sosial yang kehilangan semua bentuk kepastian. Kalian punya ijazah, punya otak yang cerdas, tapi kalian tidak punya kontrak kerja yang jelas. Kalian yang merasa hari ini kerja tapi besok belum tentu makan, kalian bagian dari pasukan ini.
Kalian adalah budak-budak modern yang terikat oleh “kemitraan” palsu. Perusahaan tidak perlu memberikan jaminan pensiun atau asuransi kecelakaan, mereka cukup memberi kalian sebuah aplikasi dan kata-kata manis tentang “kebebasan waktu”.
Standing membagi penderitaan pekerja informal ini ke dalam empat rasa sakit yang menghujam jantung: Anxiety (kecemasan), Alienation (keterasingan), Anomie (keputusasaan), dan Anger (kemarahan). Belakangan istilah-istilah ini sering berseliweran keyak topik tren di linimasa.
Kita cemas tiap kali notifikasi saldo masuk karena jumlahnya tidak pernah cukup untuk membayar harga diri yang kian mahal. Jantung serasa copot hanya karena mendengar bunyi ping di aplikasi pesan instan pada pukul sepuluh malam. Karena itu bukan sekadar suara.
Itu adalah hantu digital yang menagih produktivitas tanpa henti. Berita tentang PHK massal di sektor teknologi yang mencapai puluhan ribu orang belakangan ini membuat kecemasan bukan lagi gangguan mental. Kita cemas bukan karena malas, tapi tahu selain manusia, robot mengincar nafkah kita.
Kita terasing dari hasil keringat kita sendiri karena kita hanya menjadi perantara dalam rantai keuntungan orang lain. Kita merasa terasing bukan karena kita sendirian, tapi karena kita merasa menjadi orang asing dalam pekerjaan kita sendiri. Sistem memisahkan manusia dari maknanya.
Kita mengetik ribuan baris kode, mengantarkan ratusan paket, memutar puluhan video, tapi di akhir hari, kita merasa kosong. Kita “menyewakan” tubuh dan otak kita untuk memperkaya segelintir orang yang duduk di singgasana data di Silicon Valley atau gedung-gedung tinggi di Sudirman yang 67% pintunya tertutup rapat bagi pencari kerja baru.
Keputusasaan muncul saat melihat angka 2,3 juta kemiskinan Gen Z sejak tahun 2025 yang kini terus membengkak. Keputusasaan terjadi seperti jamur di musim hujan. Keputusan lahir ketika “aturan main” yang dijanjikan dulu—bahwa sekolah tinggi menjamin hidup enak—ternyata sudah bangkrut.
Ini adalah kondisi ketika nilai-nilai sosial sudah tidak lagi sinkron dengan kenyataan. Kita disuruh jujur, tapi korupsi yang semakin makmur; kita disuruh kerja keras, tapi punya koneksi yang naik kelas. Keputusanasaan ini sering kali berakhir pada nihilisme atau pelarian ke dunia fantasi digital yang beracun.
Kita menjadi apatis terhadap politik, karena merasa siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, nasib prekariat akan tetap sama: menjadi tumbal bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang entah dinikmati oleh siapa pun.
Akhirnya, semua rasa sakit itu mengkristal menjadi Anger , kemarahan yang kini mengendap di bawah permukaan linimasa kita. Ia kini masih tampak laten. Tapi jangan salah sangka, kemarahan Gen Z di media sosial bukan sekadar “drama” atau “sensitif”. Itu menggambarkan kelas yang tercekik.
Kemarahan muncul ketika manusia terus-menerus dianggap sebagai barang rongsokan yang bisa dibuang jika fungsinya sudah habis. Standing pun memperingatkan jika kemarahan prekariat tidak disalurankan secara logistik, ia akan meledak menjadi populisme yang merusak atau mempublikasikan tak terarah.
Kemarahan menjadi energi kinetik yang menunggu waktu untuk lepas landas. Jika pemerintah sibuk dengan mendandani statistik tanpa rencana masa depan yang nyata, kemarahan ini akan menjadi api yang membakar kontrak sosial yang selama ini kita junjung.
Saya tiba-tiba teringat akan pejabat yang mengatakan ia tidak ingin rakyat Indonesia terbiasa mendapatkan sedekah. Pemerintah, katanya, harus membiasakan rakyat Indonesia untuk produktif, bukan menunggu pemberiannya. Dia, seperti menuduh rakyat kita pengemis. Dia, bagian dari rezim yang dia bicarakan itu.
Lalu apa yang dilakukan rezim dengan anggaran belanja negara? Dihambur-hamburkan dalam program karitatif yang habis pakai tak berbekas. Katanya investasi pada gizi, tapi menu makanan bahkan beracun. Duit ditabur seperti pasir di kotak tempat kucing buang hajat: menutupi bau yang menyengat.
Kesimpulan subyektif saya membaca berita KPK yang melakukan kajian serta pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menemukan delapan poin yang perlu dibenahi terkait tata kelola MBG.
Dari delapan poin itu, mereka merekomendasikan beberapa hal: Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi; Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang diukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan pencapaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan.
Melihat . Sudah kuduga . Saya sering menulis soal ini: key performance indicator program ini semakin tidak jelas, melenceng jauh dari nomenklatur awalnya, membuat layak untuk terus ditinjau. KPK akhirnya menyatakannya secara lugas—semoga tidak dijawab dengan dhasmu .
Sementara kenyataan harus dihadapi. Perusahaan bilang upah naik 7-8% itu memberatkan, di sisi lain harga beras dan kontrakan melompat naik seperti kutu busuk. Mereka juga menuntut produktivitas, tapi mereka takut berinvestasi pada manusia. Apalagi alat untuk memberdayakan.
Pemerintah berdalih menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Strategi ini diharapkan meminimalisir dampak gejolak eksternal terhadap stabilitas industri dalam negeri. Ini perlu dua semester menjelaskannya.
Para ahli ekonomi tetap menyarankan sektor industri pengolahan atau manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Biar bagaimanapun, kontribusinya sekitar 19-20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Maka sektor ini perlu didorong agar tumbuh lebih tinggi.
Dengan sederhananya otak saya: Kalau pekerjaan formal terbuka lebar, tidak usah khawatir anak-anak akan kekurangan atau kekurangan gizi. Kalau orang tua punya cukup uang untuk makan semua itu lebih mudah diatur. Kenapa malah mau menggantikan orang tua yang menyuapi anak?
Program seperti MBG tidak menciptakan kekayaan baru, uang berputar dari saku kiri ke saku kanan. Jika pajak terus diserap—seperti wacana PPN 12%—untuk membiayai sejuta dapur makan siang, daya beli akan rontok. Kita kasih makan gratis tetapi membuat barang kebutuhan pokok tidak terjangkau.
Bahwa katanya MBG perlu untuk “menangkap” angkatan kerja keterampilan rendah yang berlimpah, ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Satu juta koki tak ganti 20 juta manufaktur. Tanpa industrialisasi, daya beli anjlok, pajak menyusut, belanjanya tidak masuk akal, utang dikebut, negara bisa bangkrut.
Negara harus meringankan beban hidup rakyat tapi bukan lewat sedekah. Bangun transportasi umum yang murah dan efisien, pendidikan berkualitas yang gratis sampai kuliah, dan kesehatan yang tidak perlu panjang lagi. Maka, kenaikan upah 8% akan benar-benar terasa di kantong buruh.
Peringatan APINDO tak bisa dianggap remeh. Anak-anak muda yang pintar tapi redup adalah bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Tanpa alat untuk membangun, mereka akan meruntuhkan.
Penulis : aspi
Editor : Admin Redaksi
