Ironi Demonstrasi: Antara Urusan Perut Rakyat dan Panggung Politik Aktivis

- Jurnalis

Senin, 15 Juni 2026 - 15:02 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Oskar Danil Frastin, Mahasiswa UNIASMAN

Demo akhir-akhir ini harus diawasi betul sehingga perubahan signifikan benar-benar dirasakan. Itulah sebabnya dibutuhkan kolektivitas aktivisme sosial agar demonstrasi tidak hanya seremonial belaka

Belakangan ini, aksi demonstrasi kembali menyeruak di sejumlah kota besar Indonesia, sebut saja Jakarta dan Yogyakarta misalnya. Nafas yang diusung dalam unjuk rasa kurang lebih sama, hentikan makan bergizi gratis (MBG) dan program koperasi desa merah putih (KDMP). Turunkan harga BBM pertamax yang baru saja naik di tengah malam saat pergantian hari hingga Prabowo-Gibran diminta turun sebagai presiden dan wakil presiden. Selama Prabowo menjabat rasanya ini bukan demo yang pertama dan diprediksi aksi unjuk rasa akan berlanjut serta lebih massif.

Menyebalkan memang melihat kondisi sekarang ini yang rasanya lebih parah dari pandemi Covid-19 lalu. Bagi mereka yang secara finansial sudah memadai karena memiliki pekerjaan stabil, jelas saja tidak akan merasakan mencekiknya kondisi ekonomi. Sedangkan kelas menengah yang gajinya hanya lebih sedikit dari UMR tetapi tidak sampai dua kali lipat, tentu perekonomian sekarang sangat mendebarkan dan menakutkan. Kelas pekerja utamanya yang di perusahan swasta yang industri tidak stabil, was-was dengan kondisi sekarang. Nilai tukar rupiah ke dollar AS lemah, IHSG anjlok, APBN defisit, parahnya dana transfer ke daerah diefisiensi habis-habisan.

Kekhawatiran utama tentunya ancaman PHK, sulit memiliki pendapatan, ekonomi keluarga tidak stabil dan rasanya kondisi itu perlahan sudah menjamah di beberapa sektor. Semenakutkan itu kondisinya tetapi pejabat Indonesia masih menenangkan dengan dalih fundamental ekonomi masih terjaga. Berbicara sedemikian yakinnya dikala gaji yang dimilikinya mungkin setara pendapatan 20 pekerja UMR Jogja. Nir-empati dan sangat tidak solutif. Ketika seorang pekerja swasta dipertontonkan dengan PHK sejumlah rekan seprofesi tetapi masih ada yang mencoba menenangkan tetapi tidak memulihkan keadaan. Ketika seorang pekerja melihat secara gamblang dan mendengar secara langsung keluhan rekan seprofesinya yang nilai gajinya sudah tidak utuh seperti 10 tahun lalu, tetapi para birokrat negara beranggapan ekonomi Indon masih positif membuat beban moral, sosial dan psikis serasa bertambah berkali-kali lipat.

Baca Juga :  Kemerdekaan di Balik Meja Kerja: Belajar dari Viktor Frankl tentang Ketangguhan Mental

Bagaimana rakyat bisa diam melihat banyak kondisi negatif sekarang ini? Juni ini kondisi rasanya makin runyam dan semrawut. Ancaman demo besar-besaran semakin gencar dan mengerahkan akan revolusi bukan sekadar reformasi. Bersliweran juga narasi untuk mengulang momentum manis demonstrasi 1998 yang kala itu menurunkan Presiden Soeharto. Rentetan demo belum menghasilkan apapun dan kondisi ekonomi belum menandakan ada yang positif. Sebagai negara demokrasi, menyampaikan pendapat menjadi instrumen penting bernegara. Namun, sejarah panjang negara berlambang Garuda Pancasila ini tidak pernah menghasilkan pembaruan yang ideal. Bergonta-ganti rezim, baik yang dipilih langsung atau dilengserkan melalui demonstrasi besar-besaran tidak pernah membawa Indon terhadap kondisi ideal.

Malah sebaliknya, mereka yang melantangkan suara paling nyaring saat demonstrasi menjadi bagian dari rezim yang menyengsarakan rakyat. Misalnya saja saat demonstrasi 1998 lalu yang begitu dikenang sebagai kemenangan rakyat pada akhirnya ada berapa aktivis kala itu yang sekarang ada di kursi kekuasaan sekarang. Tidak usah disebut namanya di sini, pembaca pasti sudah sangat mafhum. Aktivis yang berdemo saat 1998 dan berlenggak-lenggok menyuarakan aspirasi demi Indonesia yang lebih pada akhirnya sekarang turut membela rezim yang menyengsarakan kelas pekerja menengah. Bahkan tidak malu-malu membela program MBG atau KDMP yang dinilai menelan anggaran banyak sehingga postur APBN tidak ideal memaksa adanya efisiensi transfer ke daerah. Mata rantai inilah yang membuat merosotnya kehidupan kelas menengah pekerja yang cemas pendapatannya raib ditelan PHK.

Sejarah panjang aktivisme sosial di Indonesia rasanya membuat segelintir pesimis dengan demo-demo hari ini. Sejarah panjang Indonesia rasanya demo besar-besaran hanya menghasilkan pergantian rezim bukan perbaikan rezim. Kelas menengah yang cari makan pas-pasan pun besok tetap akan bekerja sekalipun tuntutan pendemo dituruti pemerintah. Kolektivitas aktivisme sosial di Indonesia sepanjang sejarah rasanya tidak pernah berlangsung lama. Hanya sekali dalam momentum, setelahnya urus masing-masing sampai lupa kesejahteraann masih isapan jempol. Negara adil dan makmur masih menjadi cita-cita semu.

Baca Juga :  Dua Jam Lebih Diverifikasi Oleh KPUD Lutra, Paslon Muh. Fauzi dan Aji Saputra Resmi Jadi Calon Bupati

Demonstrasi baru-baru ini tidak ada jaminan membawa perubahan signifikan. Tidak ada jaminan juga kondisi Indonesia langsung menjadi baik usai tuntutan direalisasikan semuanya. Mereka yang bersuara dan menjadi sorotan podium saat demonstrasi sebenarnya membawa urusan perutnya sendiri. Bukan urusan perut seluruh lapisan rakyat. Akhirnya, berganti rezim, menata ulang dan di kemudian hari berdemo lagi. Rasa-rasanya memang begini nasib hidup di Indonesia.

Sudah barang tentu, demo akhir-akhir ini harus diawasi betul sehingga perubahan signifikan benar-benar dirasakan. Sejarah panjang aksi demonstrasi tidak pernah membawa Indon pada titik yang dicap sebagai negara maju. Terus-menerus berkembang sampai tidak tau kapan selesainya. Itulah sebabnya dibutuhkan kolektivitas aktivisme sosial agar demonstrasi tidak hanya seperti seremonial belaka. Seperti pemerintah meluncurkan program nihil impact ke rakyat tetapi seremonialnya menelan anggaran bejibun.

Sederhana saja, kolektivitas aktivisme sosial harus terus ditanamkan sekalipun satu dari segelintir orang yang dahulu demonstrasi ada di lingkaran kekuasaan pada akhirnya tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak berubah hanya demi kepentingan perut pribadi saja. Tidak adanya kolektivitas seperti ini membuat banyak aksi hanya menjadi pergantian rezim bukan perubahan yang menuju arah perbaikan. Jelas tidak ada yang ingin dari massifnya demonstrasi akhir-akhir ini hanya berbuah pergantian rezim tetapi nasib pekerja kelas menengah begitu-gitu saja. Bukan menolak atau tidak pro demo yang sedang gencar-gencarnya, tetapi berusaha mengingatkan dan mengawasinya agar tidak terjerembab ke lubang yang sama seperti yang dituliskan sejarah.

Penulis : oskar

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

Wabup Andi Akmal Pasluddin Tekankan Komitmen Bersama Sukseskan PORPROV 2026 di Bone
Botol yang Melayang Tidak Merobohkan Barikade, Ia Merobohkan Narasi
Reformasi Jilid II: Ketika Demokrasi Kehilangan Daya Ubah
Manusia-Manusia Jam Lima Sore
Rakyat Bertanya, DPRD Bone di Mana? WIB Soroti BBM Subsidi, Tambang Ilegal Hingga UHC Non Cut Off
Dana CSR di Bone Mengalir ke Mana? WIB Desak DPRD Gelar RDPU
Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden: Jalan Perjuangan Baru atau Kooptasi Gerakan Buruh?
Gimik “Mas Bahlil Ganteng” dan Taktik Kekuasaan Menjinakkan Daya Kritis
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 11:06 WITA

Wabup Andi Akmal Pasluddin Tekankan Komitmen Bersama Sukseskan PORPROV 2026 di Bone

Senin, 15 Juni 2026 - 18:21 WITA

Botol yang Melayang Tidak Merobohkan Barikade, Ia Merobohkan Narasi

Senin, 15 Juni 2026 - 18:04 WITA

Reformasi Jilid II: Ketika Demokrasi Kehilangan Daya Ubah

Senin, 15 Juni 2026 - 15:02 WITA

Ironi Demonstrasi: Antara Urusan Perut Rakyat dan Panggung Politik Aktivis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:16 WITA

Manusia-Manusia Jam Lima Sore

Berita Terbaru

Daerah

Reformasi Jilid II: Ketika Demokrasi Kehilangan Daya Ubah

Senin, 15 Jun 2026 - 18:04 WITA

Daerah

Manusia-Manusia Jam Lima Sore

Sabtu, 13 Jun 2026 - 15:16 WITA