MAKASSAR, TRISAKTINEWS.COM — Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin menghadiri Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis, (26/6/2025).
Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, perwakilan Forkopimda dan pemenang setiap kategori terdiri dari Pemerintah Daerah, Usaha Besar Menengah, Usaha Kecil Mikro Terbaik dan Pemerintah Desa.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Pemprov Sulsel pernah mengganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 17 ribu tenaga non ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, Pemprov Sulsel masih berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi tenaga non ASN.
“Selain tenaga non ASN, Pemprov Sulsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Seperti nelayan kita, mereka bekerja di laut lepas yang penuh risiko sehingga harus di-back up perlindungan Jamsostek,” kata Gubernur Andi Sudirman.
Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada daerah, badan usaha, serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkomitmen dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku Minjte Wattu, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.
Lebih lanjut, Minjte menyoroti pentingnya capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai salah satu indikator pembangunan nasional.
Dalam RPJPN 2025–2045, target UCJ ditetapkan sebesar 99,5 persen pada 2045.
“Tahun ini, UCJ Provinsi Sulsel tercatat mencapai 52,89 persen, menempati urutan ke-13 dari 38 provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial setiap tahun,” jelasnya.
Paritrana Award merupakan penghargaan nasional tahunan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Paritrana Award telah dilaksanakan sejak 2017 dan bertujuan untuk mendorong peningkatan kepedulian serta partisipasi aktif dalam perlindungan jaminan sosial.
Indikator penilaian mencakup keberadaan regulasi daerah terkait jaminan sosial, penganggaran dalam APBD, dan perlindungan bagi pekerja rentan, seperti petani dan nelayan .
Sementara itu, Wabup Bone, Andi Akmal Pasluddin menegaskan pentingnya komitmen dalam menjamin perlindungan pekerja.
“Bagaimana kita memenuhi target universal coverage (secara menyeluruh) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dimana Pemerintah untuk fokus kepada pekerja rentan agar bisa ditanggung APBD. Mereka adalah pekerja rentan dengan upah atau penghasilan di bawah standar,” jelasnya. (*/rls)
