Transparansi Dipertanyakan, HMI Bojonegoro Laporkan PT ADS ke Ombudsman RI

- Jurnalis

Minggu, 8 Maret 2026 - 02:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, TRISAKTINEWS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi terhadap PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS) kepada Ombudsman Republik Indonesia, Jumat (6/3/2026).

Pelaporan tersebut diajukan secara online setelah HMI terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak Ombudsman, yang menyarankan agar laporan disampaikan melalui mekanisme pelaporan resmi.
Laporan ini berkaitan dengan permohonan informasi publik yang sebelumnya diajukan HMI kepada PT ADS namun dinilai tidak dipenuhi sebagaimana prinsip pelayanan informasi publik yang semestinya.

Ketua HMI Cabang Bojonegoro menyampaikan bahwa berdasarkan kajian organisasi, terdapat indikasi maladministrasi yang berpotensi mengarah pada praktik obstruction of transparency, yakni kondisi ketika akses masyarakat terhadap informasi publik terhambat atau tidak diberikan secara tepat waktu.

Menurutnya, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi merupakan prinsip fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik.

HMI juga menilai PT ADS memiliki kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kepentingan publik di daerah.

“Laporan ini bukan semata soal dokumen yang diminta, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Sejumlah LC Diamankan Satpol PP Dalam Operasi Penertiban THM Di Bone

Pada hari yang sama dengan pelaporan tersebut, pihak PPID dan staf PT ADS juga menyampaikan kepada HMI bahwa perusahaan akan memberikan jawaban atas permohonan informasi publik pada hari Senin mendatang.

Meski demikian, HMI menegaskan bahwa pelaporan tetap dilakukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap potensi maladministrasi dalam pelayanan informasi.

HMI Bojonegoro menyatakan akan terus mengawal proses pemeriksaan di Ombudsman sebagai upaya menjaga praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penulis : Redho

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

Panitia Bone Fun Run 2026 Klarifikasi Pembatalan, Akui Rugi dan Salah Cantumkan Kontak Pejabat
Perkuat Jejaring Akademik, IAI Rawa Aopa Jajaki Kerja Sama dengan FISIP Unibos
39 Peserta Siap Berlaga, Wabup Bone Resmi Lepas Kafilah MTQ XXXIV Sulsel
Isi Akhir Pekan, SCC Brimob Sulsel Gelar Gowes Kamtibmas Lintas Tiga Kabupaten
Bone Fun Run 2026 Gagal Digelar, Kepala BKPSDM Bone Protes Namanya Dicatut
Dua Desa di Bone Masuk Nominasi Kampung Nelayan Merah Putih, Berpeluang Dapat Anggaran Hingga Rp24 Miliar
Kapolda Sulsel Pimpin Apel Pemberangkatan Operasi Amole 2026, Puluhan Personel Brimob Siap Tugas ke Papua Tengah
Wabup Bone Hadiri Paripurna HUT Wajo ke-627, Perkuat Sinergi dan Kebersamaan Antar Daerah

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 14:51 WITA

Panitia Bone Fun Run 2026 Klarifikasi Pembatalan, Akui Rugi dan Salah Cantumkan Kontak Pejabat

Sabtu, 11 April 2026 - 16:39 WITA

Perkuat Jejaring Akademik, IAI Rawa Aopa Jajaki Kerja Sama dengan FISIP Unibos

Sabtu, 11 April 2026 - 16:32 WITA

39 Peserta Siap Berlaga, Wabup Bone Resmi Lepas Kafilah MTQ XXXIV Sulsel

Sabtu, 11 April 2026 - 16:03 WITA

Isi Akhir Pekan, SCC Brimob Sulsel Gelar Gowes Kamtibmas Lintas Tiga Kabupaten

Sabtu, 11 April 2026 - 15:59 WITA

Bone Fun Run 2026 Gagal Digelar, Kepala BKPSDM Bone Protes Namanya Dicatut

Berita Terbaru