LUTRA, TRISAKTINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kini berada dalam posisi dilematis usai pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak melalui prosedur resmi dan sistem kepegawaian nasional. Dampaknya, hingga saat ini, banyak kepala sekolah yang belum mendapatkan jam mengajar karena belum terintegrasi dalam sistem kepegawaian.
Sejumlah ASN yang memahami regulasi mengungkapkan keprihatinan atas pelaksanaan mutasi tersebut, yang dianggap tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian. Akibatnya, data kepegawaian di lingkungan Pemkab Luwu Utara tidak terintegrasi dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa BKN telah melayangkan teguran kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Bahkan, Bupati Luwu Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi langsung ke kantor BKN, dan diminta untuk mengevaluasi serta mengkaji ulang surat keputusan (SK) mutasi yang telah dikeluarkan.
Situasi ini memunculkan dilema baru. Jika SK tersebut dianulir, maka akan memengaruhi status pejabat yang telah dilantik. Sebaliknya, jika teguran dari BKN diabaikan, Luwu Utara berisiko mengalami pemblokiran data kepegawaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur sanksi administratif atas pelanggaran prosedur kepegawaian.
Sementara itu, isu pemblokiran data kepegawaian tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang warganet, Ray Rantas, dalam unggahan Facebook-nya menyebutkan beberapa daerah yang telah diblokir data kepegawaiannya oleh BKN karena melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, di antaranya:
* Kepulauan Aru
* Bombana
* Malaka
* Maluku Utara
* Buton Selatan
“Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi Pemkab Luwu Utara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mutasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya dalam percakapan via Facebook. Minggu (28/09/2025).
“Jika tidak, konsekuensi administratif hingga pembekuan layanan kepegawaian bisa menjadi kenyataan,” pungkasnya.
Penulis : AK
Editor : Redaksi
