Oleh: Andi Nurkaidah (24690103020) Mahasiswa universitas Muhammadiyah, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester empat.
TRISAKTINEWS.COM,—Di sebuah toko buku di pusat perbelanjaan, seorang mahasiswi asal Makassar mengurungkan niat membeli novel yang sudah lama ia incar. Harganya Rp 120.000 setara tiga kali makan siangnya. Ia meletakkan buku itu kembali ke rak, lalu pulang dengan tangan kosong. Bukan karena malas membaca. Tapi karena tidak mampu.
Kisah seperti ini bukan pengecualian. Ini adalah cerminan dari krisis yang sedang terjadi diam-diam di Indonesia: harga buku yang semakin tidak terjangkau, dan minat baca bangsa yang terus merosot tanpa penanganan serius dari negara.
Indonesia saat ini menghadapi paradoks literasi yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, pemerintah rajin mengampanyekan gerakan membaca. Di sisi lain, akses terhadap buku instrumen utama literasi justru semakin jauh dari jangkauan masyarakat.
Harga buku umum di pasaran kini rata-rata berkisar antara Rp 80.000 hingga Rp 150.000 per judul. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, angka ini bukan sekadar angka. Sebuah buku seharga Rp 100.000 bisa setara dengan kebutuhan pokok harian satu keluarga. Sementara di luar Pulau Jawa, harga itu bisa melonjak hampir dua kali lipat akibat tingginya biaya distribusi.
“Harga buku yang mahal bukan semata-mata karena penerbit ingin mengambil untung besar, tetapi karena rantai distribusi yang panjang dan struktur bisnis yang belum efisien,” demikian analisis dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Dalam struktur harga sebuah buku Rp 100.000, biaya produksi dan cetak menyedot 30–40%, distributor serta toko buku mengambil 30–40%, sementara penulis hanya mendapat royalti sekitar 8–12%.
Secara nominal, buku Indonesia tampak lebih murah dari negara-negara Barat. Namun perbandingan nominal itu menyesatkan jika tidak disertai konteks daya beli.
Di Amerika Serikat, seorang pekerja bergaji rata-rata $4.000 per bulan cukup mengorbankan 0,38% penghasilannya untuk membeli buku seharga $15. Di Indonesia, pekerja dengan UMR Jakarta Rp 5 juta per bulan harus melepas hampir 2% penghasilannya atau setara hampir satu hari kerja penuh hanya untuk satu buku. Di negara-negara Barat, upah satu jam kerja sudah cukup untuk membeli satu buku. Di Indonesia, butuh satu hingga dua hari kerja.
Ketimpangan ini yang sesungguhnya menjadi penghalang utama tumbuhnya budaya baca di Indonesia.
Masalah ini bukan baru, tapi eskalasi dan minimnya respons pemerintah menjadikannya krisis. Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan kondisi yang tak kunjung membaik.
UNESCO mencatat indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya berada di angka 0,001% artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 yang rajin membaca. Riset World’s Most Literate Nations Ranked oleh Central Connecticut State University (2016) yang dirilis Kemenkominfo menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca, hanya sedikit di atas Botswana. Hasil PISA 2022 mempertegas gambaran suram ini: skor literasi membaca siswa Indonesia berada di 11 peringkat terbawah dari 81 negara yang didata, dengan tren skor yang justru menurun meski peringkat sedikit naik karena negara lain mengalami penurunan lebih besar.
Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha, menyebutkan persoalan ini bagaikan dilema telur dan ayam. Harga buku naik karena permintaan rendah volume cetak kecil membuat ongkos per buku membengkak. Tapi permintaan tidak tumbuh justru karena harga sudah terlalu tinggi untuk dijangkau. “Kalau sekarang buku-buku harganya mahal sehingga tidak terbeli, itu adalah konsekuensi dari akses terhadap bahan bacaan yang selama ini tidak terbangun,” ujarnya.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah khususnya yang tinggal di luar Pulau Jawa. Bagi mereka, membeli buku bukan pilihan yang bebas. Ini pilihan yang harus bersaing dengan kebutuhan makan, transportasi, dan tagihan sehari-hari.
Kondisi ini mendorong merajalelanya peredaran buku bajakan yang dijual jauh lebih murah. Sebuah dampak sistemik yang justru merugikan penulis dan ekosistem industri buku secara keseluruhan. Negara pun terdampak: masyarakat yang tidak terbiasa membaca terbukti lebih rentan terhadap disinformasi dan hoaks yang marak di media sosial.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam pembukaan Munas IKAPI ke-20 pada November 2025 di Jakarta menegaskan kekhawatirannya: *”Kalau kita tidak bangun budaya membaca, tidak kita bangun budaya menulis, dan tidak kita bangun budaya anak kita belajar dengan buku sebagai kuncinya, kita tidak menjadi bangsa yang maju.”
Pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan. Pembebasan PPN untuk buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama sudah berlaku melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi terbaru melalui Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025 juga mewajibkan setiap sekolah mengalokasikan minimal 10% dana BOS untuk pengadaan buku.
Namun kebijakan itu belum menyentuh buku fiksi, pengembangan diri, dan literatur umum jenis buku yang paling banyak dibaca masyarakat awam dan paling berperan menumbuhkan budaya baca.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fikri Faqih, pada Maret 2026 mendesak pemerintah untuk turun tangan lebih jauh: memberikan subsidi langsung untuk produksi buku, menghapus pajak cetak dan pajak kertas, serta membenahi rantai distribusi yang selama ini membuat ongkos kirim buku ke luar Jawa lebih mahal dari harga bukunya sendiri.
Tanpa intervensi konkret, berbagai kampanye literasi yang sudah digalakkan hanyalah seruan tanpa fondasi. Buku tidak akan dibaca jika tidak bisa dibeli. Dan selama negara abai terhadap aksesibilitas buku, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan tetap menjadi kalimat indah di atas kertas yang ironisnya, semakin mahal untuk dicetak.
Penulis : Andi Nurkaidah
Editor : Admin Redaksi
