MEMBACA POLITIK PECAH BELAH DALAM GERAKAN BURUH INDUSTRIAL PT IMIP

- Jurnalis

Minggu, 15 November 2026 - 09:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Aspi, Akar Rumput

“Senjata terbesar yang digunakan kekuatan kolonial terhadap rakyat adalah politik pecah belah.”

— Malcolm X “tentang strategi divide and conquer“

TRISAKTINEWS.COM – Dalam dinamika hubungan industrial di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Khususnya PT. Ocean Sky Metal Industri, kebijakan pemindahan atau pengalihan pekerja dari satu divisi ke divisi lain merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, bukan hanya dari perspektif manajemen sumber daya manusia, tetapi juga melalui pendekatan sosiologi industri dan ilmu politik. Sebab, perubahan penempatan kerja yang pada dasarnya merupakan bagian dari pengorganisasian perusahaan dapat memiliki konsekuensi lebih luas terhadap relasi sosial, solidaritas, dan kekuatan kolektif buruh.

Dalam praktik hubungan industrial, pemindahan pekerja antardivisi dapat didasarkan pada kebutuhan operasional, penyesuaian kompetensi, pemerataan tenaga kerja, maupun restrukturisasi organisasi. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kebijakan tersebut tidak disertai transparansi mengenai dasar pertimbangan, kriteria penempatan, kesesuaian kompetensi, serta konsekuensi terhadap kondisi kerja pekerja yang bersangkutan. Di sinilah pentingnya membaca dinamika tersebut melalui konsep social movement fragmentation atau fragmentasi gerakan sosial. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu gerakan yang memiliki kepentingan bersama dapat mengalami pelemahan ketika terbentuk sekat-sekat internal, perbedaan orientasi, dan kompetisi kepentingan di antara anggotanya.

Dalam konteks buruh industrial PT IMIP, pembagian pekerja berdasarkan divisi, departemen, atau unit operasional berpotensi membentuk identitas sektoral yang semakin kuat. Pekerja mulai mengidentifikasi kepentingannya berdasarkan lingkungan kerja masing-masing, bukan lagi berdasarkan kesamaan kedudukan mereka sebagai bagian dari kelas pekerja. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya memiliki keterkaitan struktural dapat dipandang sebagai persoalan individual atau sektoral. Ketika seorang pekerja dipindahkan dari divisi tertentu ke divisi lain, misalnya, persoalan tersebut mungkin hanya dianggap sebagai urusan administratif personal. Padahal, apabila pemindahan dilakukan tanpa kejelasan prosedur, pertimbangan objektif, dan perlindungan terhadap hak pekerja, persoalan tersebut dapat mencerminkan masalah yang lebih luas dalam tata kelola hubungan industrial.

Situasi ini juga relevan untuk dianalisis melalui konsep divide and rule atau politik pecah belah. Dalam perspektif hubungan industrial, konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana fragmentasi kepentingan dan terbentuknya sekat-sekat antarkelompok pekerja berpotensi melemahkan solidaritas kolektif. Tentu, tidak setiap kebijakan pemindahan pekerja dapat langsung dikategorikan sebagai strategi politik pecah belah. Kesimpulan mengenai adanya kesengajaan untuk memecah solidaritas buruh membutuhkan bukti empiris. Namun, dampak struktural dari kebijakan yang tidak transparan tetap perlu dikaji, terutama apabila pemindahan pekerja berulang kali menimbulkan ketegangan, ketidakpastian, atau persaingan kepentingan antardivisi.

Baca Juga :  Dari Kesadaran Kritis Menuju Kekuatan Kolektif: Melampaui Pendekatan Legal-Formal Dalam Perjuangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Persoalan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya pergeseran perhatian gerakan buruh. Energi organisasi yang semestinya digunakan untuk memperjuangkan persoalan mendasar, seperti upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian pekerjaan, serta perlindungan hak normatif, justru dapat terserap dalam konflik internal antardivisi. Ketika pekerja mulai sibuk mempertahankan kepentingan unit masing-masing, koordinasi dan kesadaran kolektif berpotensi melemah. Persoalan yang seharusnya dikaji sebagai bagian dari tata kelola perusahaan akhirnya berubah menjadi perselisihan antarsesama pekerja.

Ironisnya, pekerja yang berada dalam satu perusahaan, menjalankan proses produksi yang saling berkaitan, dan menghadapi struktur manajemen yang sama justru dapat terjebak dalam kompetisi kepentingan internal. Perbedaan divisi kemudian berkembang menjadi batas sosial yang memengaruhi hubungan solidaritas. Padahal, dalam perspektif perjuangan kelas, perbedaan fungsi pekerjaan dan penempatan organisasi tidak menghilangkan kesamaan posisi pekerja dalam hubungan produksi. Pekerja mekanik, operator, teknisi, administrasi, maupun pekerja dari divisi lainnya tetap memiliki kepentingan fundamental yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kesejahteraan, keselamatan kerja, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hal lain yang perlu dikaji adalah hubungan antara kewenangan manajerial dan potensi ketimpangan relasi kuasa. Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi dan melakukan penempatan pekerja berdasarkan kebutuhan operasional. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara objektif, proporsional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan maupun perjanjian kerja yang berlaku. Pemindahan pekerja tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk mengabaikan kompetensi, mengurangi hak, memberikan tekanan terhadap pekerja, ataupun membatasi aktivitas organisasi serikat pekerja. Apabila terdapat indikasi demikian, kebijakan tersebut perlu diuji berdasarkan fakta, dokumen, prosedur, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Baca Juga :  Ironi Industrialisasi: Ketika Buruh Didorong Menjadi Fleksibel, tetapi Kepastian Kerjanya Justru Dihilangkan

Di sinilah peran serikat pekerja menjadi penting. Serikat pekerja tidak seharusnya hanya hadir ketika persoalan muncul di divisi tertentu, tetapi harus membangun mekanisme konsolidasi lintas divisi. Kepentingan pekerja harus dipahami sebagai kepentingan kolektif yang tidak dibatasi oleh struktur organisasi perusahaan. Kekuatan gerakan buruh tidak terletak pada kemampuan satu divisi mempertahankan kepentingannya sendiri, melainkan pada kemampuan seluruh pekerja membangun kesadaran bahwa persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di satu bagian organisasi dapat memiliki implikasi terhadap pekerja di bagian lainnya.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah perusahaan memiliki kewenangan untuk memindahkan pekerja, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dan apakah pelaksanaannya tetap menghormati kepastian kerja, kompetensi, hak normatif, serta martabat pekerja. Sebab, yang perlu diwaspadai bukan hanya kemungkinan terjadinya pemindahan pekerja secara sepihak, tetapi juga terbentuknya fragmentasi solidaritas akibat perbedaan kepentingan yang berkembang di antara sesama buruh.

Gerakan buruh harus mampu membedakan antara kepentingan organisasi perusahaan dan kepentingan kolektif pekerja. Penataan divisi merupakan bagian dari manajemen perusahaan, sedangkan solidaritas merupakan fondasi kekuatan gerakan buruh. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga perubahan struktur organisasi justru melemahkan kesadaran kolektif pekerja.

Jangan sampai perbedaan divisi membuat buruh kehilangan kesadaran bahwa mereka berada dalam satu kelas sosial dengan kepentingan fundamental yang saling berkaitan.

Sebab, ketika pekerja mulai sibuk mempertahankan batas-batas organisasionalnya sendiri, sementara persoalan ketenagakerjaan yang mendasarinya tidak pernah diselesaikan, yang berpotensi melemah bukan hanya hubungan solidaritas antardivisi, tetapi juga daya tawar kolektif seluruh pekerja.

Pada akhirnya, perusahaan mungkin hanya mengubah susunan divisi dan penempatan tenaga kerja, tetapi apabila perubahan tersebut berhasil menciptakan sekat-sekat di antara sesama buruh, maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana nasib solidaritas kelas pekerja di tengah dinamika industrial.

Penulis : aspi

Editor : Admin Redaksi

Berita Terkait

Ironi Industrialisasi: Ketika Buruh Didorong Menjadi Fleksibel, tetapi Kepastian Kerjanya Justru Dihilangkan
Pekerja Bukan Objek Restrukturisasi: Menyoal Legitimasi Hukum Pengalihan Tenaga Kerja dan Perlindungan Hak Normatif
Dari Kesadaran Kritis Menuju Kekuatan Kolektif: Melampaui Pendekatan Legal-Formal Dalam Perjuangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Dinamika Hubungan Industrial Pasca-Perundingan PKB: Antara Perbedaan Pandangan dan Tanggung Jawab Memperjuangkan Kepentingan Bersama
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Ketika Kampus Lebih Sibuk Menghitung Biaya daripada Memperjuangkan Akses
Krisis Legitimasi Kekuasaan dan Erosi Tanggung Jawab Konstitusional di Indonesia
Apa yang Tersisa dari Kita Ketika Kita Tak Lagi Berguna? — Membaca Metamorfosis Franz Kafka

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 09:09 WITA

MEMBACA POLITIK PECAH BELAH DALAM GERAKAN BURUH INDUSTRIAL PT IMIP

Rabu, 11 November 2026 - 18:38 WITA

Ironi Industrialisasi: Ketika Buruh Didorong Menjadi Fleksibel, tetapi Kepastian Kerjanya Justru Dihilangkan

Rabu, 11 November 2026 - 14:59 WITA

Pekerja Bukan Objek Restrukturisasi: Menyoal Legitimasi Hukum Pengalihan Tenaga Kerja dan Perlindungan Hak Normatif

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WITA

Dari Kesadaran Kritis Menuju Kekuatan Kolektif: Melampaui Pendekatan Legal-Formal Dalam Perjuangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:39 WITA

Dinamika Hubungan Industrial Pasca-Perundingan PKB: Antara Perbedaan Pandangan dan Tanggung Jawab Memperjuangkan Kepentingan Bersama

Berita Terbaru

Daerah

SD IT Al-Hikmah Panyula Harapkan Dukungan Sarana

Senin, 16 Nov 2026 - 00:58 WITA