Oleh: Aspi, Buruh
Ekonomi dan politik, tidak bisa dipisahkan seperti memisahkan garam dari air laut. Tapi dari teori ke praktik, jaraknya sering selebar samudra.
Bayangkan ini: sebuah kelompok yang dengan lantang mengkritik kapitalisme, tapi dapur operasionalnya nyala karena donasi dari korporasi. Organisasi yang berteriak melawan oligarki, tapi anggotanya bertahan hidup dari proyek-proyek yang disokong dana lembaga asing. Gerakan buruh yang mogok kerja, tapi tidak punya satu rupiah pun cadangan untuk menghidupi anggotanya selama tiga hari pertama.
Ini bukan sindiran kosong. Ini adalah kontradiksi struktural yang sudah lama dibiarkan mengendap, dianggap “urusan teknis”, sementara energi habis untuk berdebat soal ideologi marxisme vs anarkisme seperti dua orang bertengkar soal resep masakan sambil dapur sendiri terbakar.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana sebuah gerakan bisa merdeka secara politik, kalau secara ekonomi ia masih bergantung kepada pihak yang ingin ia lawan?
Gramsci pernah menulis bahwa kelas yang ingin memimpin harus lebih dulu membangun hegemoni—bukan hanya di ranah ide, tapi juga dalam kapasitas material untuk menopang dirinya sendiri. Tapi kita, dengan bangga, sering membalik urutan itu: membangun retorika dulu, urusan perut belakangan. Atau lebih parah: berpura-pura bahwa urusan perut tidak ada.
Akibatnya mudah ditebak, tapi jarang diakui dengan jujur. Ketika funding mulai mensyaratkan laporan tertentu, agenda gerakan perlahan ikut berbelok.
Temuan berulang dari berbagai studi tentang pendanaan NGO, seperti yang dilaporkan oleh International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) pada 2023, mencatat bahwa lebih dari 60% organisasi masyarakat sipil di negara berkembang mengalami mission drift pergeseran misi akibat tekanan dari struktur pendanaan eksternal. Mereka tidak dibubarkan. Mereka cukup didomestikasi.
Seberapa Penting Kemandirian?
Jawabannya: sangat penting, sampai hampir semua gerakan besar dalam sejarah memahaminya meski sebagian besar melupakan pelajaran itu begitu mereka mulai berkembang.
Ambil contoh gerakan buruh awal abad ke-20. Serikat-serikat buruh di Eropa dan Amerika tidak hanya membangun kekuatan tawar di meja perundingan. Mereka membangun koperasi konsumsi, bank serikat, sekolah mandiri, bahkan perumahan kolektif. Mereka paham bahwa tanpa basis ekonomi sendiri, pemogokan hanya akan bertahan selama cadangan beras anggota.
Di Indonesia sendiri, SI (Sarekat Islam) pada masa awal berdirinya bukan hanya gerakan politik keagamaan. SI adalah jaringan ekonomi pedagang batik yang ingin membebaskan diri dari jerat sistem perantara dalam perdagangan kolonial sebuah struktur yang di bawah kebijakan segregasi Belanda, menempatkan pedagang pribumi di lapisan paling bawah rantai distribusi.
Hatta, yang sering dikutip setengah-setengah oleh orang yang bahkan tidak pernah membaca bukunya, sangat eksplisit soal ini. Koperasi baginya bukan sekadar badan usaha ia adalah “soko guru” perekonomian yang sekaligus menjadi alat pendidikan politik. Ekonomi dan politik, baginya, tidak bisa dipisahkan seperti memisahkan garam dari air laut. Tapi dari teori ke praktik, jaraknya sering selebar samudra.
Adakah Alternatif?
Ada, tapi butuh keberanian.
Kita tidak perlu menciptakan sesuatu dari nol. Modelnya sudah ada, sudah teruji, dan sudah ada sejak lama.
Koperasi berbasis gerakan adalah yang paling klasik. Mondragon di Spanyol, yang dimulai pada 1956 oleh sekelompok pekerja di bawah bimbingan seorang pastor bernama Jose Maria Arizmendiarrieta, kini menjadi konglomerat koperasi dengan lebih dari 80.000 pekerja anggota dan omzet miliaran euro. Yang menarik: Mondragon tidak sekadar mencari untung. Ia adalah proyek politik yang sengaja menggunakan ekonomi sebagai infrastruktur sosial. Upah tertinggi di sana tidak boleh melebihi 6 kali upah terendah—sebuah aturan yang sampai hari ini tidak berani diterapkan oleh perusahaan swasta mana pun.
Dana solidaritas gerakan adalah alternatif lain. Beberapa serikat buruh di Amerika Latin, terutama di Brasil dan Argentina, mengelola dana solidaritas internal yang berfungsi sebagai jaring pengaman ketika anggota melakukan aksi mogok. Dengan sistem iuran progresif yang lebih mampu membayar lebih banyak—mereka membangun kedaulatan finansial tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan.
Ekonomi platform kolektif mulai muncul sebagai model baru. Platform Stocksy di Kanada, misalnya, adalah koperasi fotografer yang dimiliki oleh kontributornya sendiri. Mereka membuktikan bahwa model platform digital tidak harus dikuasai oleh pemilik modal tunggal.
Di Indonesia, beberapa inisiatif seperti platform pertanian kolektif berbasis digital mulai tumbuh, meski masih sangat kecil skalanya.
Yang paling penting dari semua ini: semua alternatif tersebut dimulai bukan dari modal besar, tapi dari keputusan kolektif untuk berhenti menunggu diselamatkan.
Intinya, yang menjadikan kemandirian terasa “tidak memungkinkan” bukanlah kondisi objektif semata. Yang lebih sering jadi penghalang adalah ketidakmauan untuk mengubah kebiasaan, ketidakdisiplinan dalam mengelola sumber daya, dan ini yang paling pahit untuk diakui—kenyamanan dalam ketergantungan.
Tetapi, satu hal juga perlu dicatat: kemandirian bukan tanpa kritik, dan kritik ini harus kita anggap serius.
Pertama, fetisisme kemandirian. Ada kecenderungan dalam beberapa gerakan untuk menjadikan “mandiri” sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat. Akibatnya, energi habis untuk membangun usaha-usaha kecil yang justru menyita waktu dan tenaga aktivis dari pekerjaan politiknya. Gerakan berubah jadi semacam koperasi warung yang kebetulan punya manifesto.
Kedua, kemandirian yang eksklusif. Ketika sebuah gerakan terlalu fokus pada sumber daya internal, ia bisa menutup diri dari aliansi yang sebenarnya dibutuhkan. Tidak semua dana eksternal adalah racun. Yang jadi persoalan adalah ketika ketergantungan struktural mengikis otonomi pengambilan keputusan.
Ketiga, kemandirian tanpa akuntabilitas. Beberapa gerakan yang mengklaim mandiri justru menjadi tidak transparan dalam pengelolaan keuangannya. “Kami tidak bergantung pada siapa pun” menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban kepada anggota. Ini bukan kemandirian inii otoritarianisme berkedok swasembada.
Erik Olin Wright dalam bukunya Envisioning Real Utopias (2010) mengingatkan bahwa alternatif yang dibangun di dalam sistem yang ada selalu menghadapi risiko kooptasi dan erosi. Bukan berarti tidak perlu dibangun, tapi harus dibangun dengan kesadaran penuh akan tegangan-tegangan tersebut.
Kolektivisme, Bukan Individualisme
Ini mungkin bagian yang paling sering salah dimengerti.
Kemandirian ekonomi-politik dalam gerakan bukan berarti setiap kelompok membangun “kerajaan sendiri” yang tidak butuh siapa pun. Itu bukan kemandirian itu isolasi. Dan isolasi, dalam politik, sama dengan pelemahan diri sendiri.
Kemandirian sejati adalah kolektif. Artinya:
kemampuan bersama untuk tidak bisa dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan kolektif hanya karena tekanan finansial dari luar.
Ini persis yang dimaksud oleh Dean Spade dalam karyanya tentang mutual aid bahwa saling membantu dalam gerakan bukan charity, bukan filantropi, tapi infrastruktur politik. Ketika anggota gerakan saling menanggung kebutuhan satu sama lain, mereka tidak hanya bertahan hidup mereka sedang mempraktikkan, secara langsung, dunia yang ingin mereka ciptakan.
Solidaritas ekonomi adalah latihan harian dari cita-cita politik.
Saat seorang aktivis tidak perlu khawatir soal biaya berobat karena ada dana solidaritas gerakan, ia bisa lebih berani mengambil risiko politik. Saat sebuah organisasi tidak bergantung pada satu donor tunggal, ia bisa lebih bebas menentukan agenda. Saat koperasi gerakan menyediakan kebutuhan pokok anggotanya, pemogokan bisa bertahan lebih lama.
Kemandirian kolektif, dengan kata lain, adalah kekuatan yang dibangun dari bawah, bukan kemerdekaan yang didapat dari atas.
Pada akhirnya, kita tidak bisa terus menunda kemandirian dengan argumen bahwa “kondisi belum memungkinkan.” Kita harus bisa, kita mesti bisa memulainya dari sesuatu yang kecil dan konkret: iuran anggota yang jujur dan berkeadilan, koperasi simpan pinjam yang tidak glamor tapi nyata, dana solidaritas yang dikelola dengan transparan, usaha bersama yang kecil tapi dimiliki bersama.
Tidak ada gerakan besar dalam sejarah yang dimulai dari kondisi yang “sudah siap.” Semua dimulai dari kondisi yang sulit, dengan sumber daya yang terbatas, oleh orang-orang yang memutuskan untuk berhenti menunggu.
Kemandirian bukan titik tujuan yang dicapai sekali lalu selesai. Ia adalah praktik harian-dilatih, dijaga, dan diperjuangkan setiap hari, bersama-sama. Ya, bersama-sama.
Karena gerakan yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, pada akhirnya, akan dihidupi oleh kepentingan orang lain. Dan itu bukan gerakan. Itu outsourcing perjuangan.
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
