JAKARTA, TRISAKTINEWS.COM – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai sektor di Indonesia.
Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Desember 2024 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh elemen mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif serta memastikan anggaran digunakan secara efisien demi kepentingan rakyat.
Kebijakan tersebut dinilai seperti blunder dan larut dalam ambisi akselerasi program, karena cenderung mementingkan satu lokus dari berbagai problematika sosial yang dialami masyarakat. Padahal untuk mensejahterakan masyarakat tidak cukup hanya dengan makan bergizi gratis, tetapi harus dengan beberapa aspek kehidupan yang menunjang.
Ratu Nisya Yulianti, Wakil Bendahara Umum PB HMI mengungkapkan rasa pesimis Indonesia Emas akan terjemput ditahun yang sudah digadang-gadangkan jika proses yang dilalui banyak ketimpangan di lapangan.
“Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto ini sangat diharapkan dapat melahirkan banyak kebijakan yang pro rakyat namun harapan tersebut dipatahkan dengan kebijakan yang keliru dengan menekankan efisiensi anggaran di sektor-sektor tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lapangan kerja,”kata Ratu Nisya Yulianti
Dampak Efisiensi Anggaran dalam kasus PHK di RRI dan TVRI, menimbulkan kekhawatiran. Pengurangan Tenaga Kerja atau PHK itu, disebutkan sebagai imbas dari efisiensi APBN 2025. Dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 telah mengatur Aparatur Sipil Negara. Di mana terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun demikian, untuk tenaga lepas seperti kontributor, pengisi acara, produser, sebagian music director merupakan pengisi acara yang tugasnya tidak rutin seperti ASN. Di mana dibayarkan dari dana operasional melalui standar biaya masukan lainnya.
Hal tersebut menjadi beban baru bagi kami khususnya pemuda dalam soal lapangan kerja, kami seperti dibodoh-bodohi dengan program Makan Bergizi Gratis yang hanya didapat di pagi/siang hari. Setelah itu, kami pulang kerumah bingung harus makan apa jika kami berada dalam kondisi masyarakat yang terkena dampak efisiensi anggaran.
Prabowo Subianto Presiden RI dinilai keliru dalam memberikan kebijakan, pasalnya efisiensi anggaran yang diberlakukan berdampak pada beberapa sektor salah satunya SDM Pegawai/Tenaga Kerja kontrak. Terlebih dikhawatirkan akan berdampak pada maraknya kasus KDRT akibat lemahnya perekonomian keluarga.
“Tentu sebagai perempuan kami cemas, akan banyak anak yang melihat orangtua nya berselisih persoalan perekonomian. Sedangkan faktor perceraian dan KDRT di Indonesia adalah ekonomi,”ungkap Ratu Nisya
Oleh karena itu, Prabowo diminta tidak hanya fokus pada euforia kalimat sambutan yang mengunggulkan untuk kepentingan rakyat. Tetapi permasalahan rakyat, mulai dari hak guru honorer yang belum terselesaikan dan kesejahteraan perempuan yang kurang diprioritaskan kini memunculkan persoalan yang berdampak pada pengangguran besar-besaran.(*/aye)
