JAKARTA, TRISAKTINEWS.COM — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, pada Senin, 16 Juni 2025.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kedatangan Wabup Bone disambut langsung oleh Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Tawalla, didampingi sejumlah pejabat strategis, yakni Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si. (Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum), Ilham Rivai, S.E. (Direktur Bina Kemitraan Pelindungan), dan Yusuf Setiawan, S.T., M.M. (Direktur Kelembagaan Penempatan).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial terkait perlindungan PMI, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga pengembangan kompetensi dan koordinasi data.
“Konsultasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun koordinasi lebih erat antara pusat dan daerah demi meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan para pekerja migran kita,” ujar Wabup Andi Akmal Pasluddin.
Dalam pertemuan tersebut, disoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi PMI, termasuk penyederhanaan proses administrasi seperti pengurusan paspor dan izin kerja. Hal ini dinilai krusial untuk menekan angka PMI non-prosedural dan mencegah praktik eksploitasi.
Selain perlindungan hukum, kedua pihak juga menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas PMI guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan akses terhadap program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja global.
Koordinasi dan integrasi data PMI juga menjadi salah satu isu penting yang dibahas. Data yang akurat akan memperkuat pengawasan dan memastikan intervensi yang tepat, terutama dalam proses keberangkatan dan kepulangan PMI melalui infrastruktur bandara dan pelabuhan.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih aktif berkontribusi dalam pelindungan PMI, sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan kebijakan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berpihak kepada PMI, baik sebelum, selama, maupun setelah mereka bekerja di luar negeri.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi pekerja migran,” pungkas Wakil Menteri Dzulfikar Tawalla.(*/rls)
