JAKARTA, TRISAKTINEWS.COM — Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin bersama rombongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia bertempat di Graha BNPB Jl.Pramuka Kav, Jakarta Timur, Senin (23/6/2025).
Wabup Bone, Andi Akmal Pasluddin bersama rombongan diterima Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (PPSE dan SDA) Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Andi Eviana (Deputi), Bambang (Kedeputian bidang Logistik dan Peralatan), Prastato (Kedeputian Bidang Penanganan Darurat), Priska Sarasih (Kedeputian Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi).
Dalam kesempatan itu, Andi Eviana menjelaskan, salah satu faktor penentu keberhasilan masa Pemerintahan Bupati – Wakil Bupati terletak pada peran Kalaksa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mengalami bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau Sudah Kalaksanya langsung turun di lapangan, proaktif maka pekerjaan akan jadi lebih baik,” ungkapnya.
Kekurangan dari daerah juga yakni jika terjadi kebencanaan tidak adanya permintaan di data e-proposal yang dibuat.
Jenis bantuan yang dapat diajukan dalam proposal bencana sangat beragam dan bergantung pada jenis dan skala bencana, serta kebutuhan spesifik daerah yang terdampak.
Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan tujuan dari Kunker ini untuk membahas penanganan bencana dan upaya mitigasi di wilayah Bone, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Andi Muhammad Ikbal S.STP.
Presentasi proposal oleh Wabup Bone kepada pihak BNPB menjelaskan rincian bencana, dampaknya terhadap masyarakat, kebutuhan mendesak, dan rencana penggunaan bantuan yang diajukan.
Pihak BNPB kemudian akan melakukan evaluasi dan diskusi untuk menentukan kelayakan dan besaran bantuan yang dapat diberikan.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan BNPB dalam rangka memperkuat kapasitas dan respons terhadap bencana di daerah, termasuk dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Langkah ini juga untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang rawan bencana mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat, serta untuk memperkuat sistem manajemen bencana di tingkat lokal. (*/rls)
