BONE, TRISAKTINEWS.COM — Evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bone yang digelar dalam waktu dekat dinilai sebagai momentum penting untuk mengukur arah pembangunan daerah di awal masa pemerintahan. Namun, kritik muncul dari kalangan pemuda yang merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam agenda tersebut.
Salah satu tokoh pemuda, Rafli, menyampaikan kekecewaannya atas absennya undangan resmi kepada organisasi kepemudaan (OKP) maupun elemen pemuda secara umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi dan diskusi publik yang menjadi bagian dari program 100 hari kerja tersebut.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya pelibatan OKP dan pemuda secara menyeluruh dalam agenda strategis ini. Padahal, ini seharusnya menjadi ruang terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk pemuda, untuk memberikan masukan maupun kritik yang konstruktif terhadap arah pembangunan di Kabupaten Bone,” ujar Rafli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ketidakhadiran undangan tersebut mencerminkan masih adanya jarak atau demarkasi antara pemerintah daerah dan kalangan pemuda yang ingin turut ambil bagian dalam proses pembangunan.
“Pemuda memiliki peran sentral dan merupakan bagian dari stakeholder penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Perda Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan,” lanjutnya.
Rafli menegaskan bahwa partisipasi pemuda bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap ke depan pemerintah lebih terbuka dan mengedepankan prinsip kolaboratif, khususnya dalam program yang menyentuh kepentingan publik.
“Harusnya ada undangan terbuka kepada setiap OKP yang ada di Kabupaten Bone untuk ikut serta sebagai wujud aktualisasi peran, tanggung jawab, dan hak pemuda dalam setiap sektor pembangunan, khususnya di bidang kepemudaan,” tegas Rafli.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap aktif dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan demi memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak pada rakyat dan melibatkan semua unsur masyarakat secara adil dan setara. (*/iwn)
