BONE, TRISAKTINEWS.COM — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kasus keracunan serta temuan ulat dalam makanan yang dikonsumsi siswa.
Peristiwa pertama terjadi pada 22 Januari 2026 di SMAN 1 Bone, di mana sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Sementara itu, kejadian terbaru pada 16 April 2026 kembali menghebohkan kalangan pelajar setelah beredar video yang memperlihatkan adanya ulat dalam hidangan yang disajikan kepada siswa.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah siswa di SMKN 2 Bone dilaporkan mengalami keluhan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang disediakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi kejadian berulang ini, salah satu aktivis di Bumi Arung Palakka, Ardy Baso Anas menilai bahwa pengawasan terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan dalam program MBG masih sangat lemah. Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh langsung kualitas penyajian makanan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BGN, Korwil Bone, dan Satgas Bone. Bukan hanya soal menyurati atau menindaklanjuti IPAL di setiap dapur MBG, tetapi pengawasan gizi dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ardy menyebut, temuan tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan pada tahap awal penyajian makanan. Ia menjelaskan bahwa indikator keberhasilan program MBG mencakup dua aspek utama, yakni proses dan hasil.
“Dari sisi proses, makanan harus sesuai dengan panduan gizi seimbang dan prinsip keamanan pangan. Namun dari sisi hasil, adanya temuan seperti ini menunjukkan bahwa MBG yang sampai ke siswa tidak memenuhi kedua aspek tersebut,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menilai kejadian ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Menurutnya, lemahnya koordinasi dan evaluasi menjadi faktor utama yang harus segera dibenahi.
“Saya kira kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem yang belum berjalan efektif,” tegas Ardy.
Atas kejadian tersebut, Ardy Baso Anas juga mendesak pihak terkait, khususnya Koordinator Wilayah (Korwil) Bone dan Satgas Bone, untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai permasalahan yang terjadi dalam program MBG di Kabupaten Bone.
“Jika tidak mampu menjelaskan dan memperbaiki kondisi ini, sebaiknya mundur dari jabatan untuk menghindari polemik yang lebih luas,” pungkasnya. (*)
Editor : Admin Redaksi
