BULUKUMBA, TRISAKTINEWS.COM — Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menegaskan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.
Hal tersebut disampaikan Ricky Satria pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Digitalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah yang berlangsung di Gedung Pinisi, Rabu 14 Januari 2026.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah, Sekretaris Daerah Muh. Ali Saleng, Kepala Cabang Bank Sulselbar Bulukumba, Andi Yudiarti Hadrawi, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Ricky Satria menjelaskan bahwa digitalisasi penerimaan daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan PAD, transparansi, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Championship TP2DD 2025, Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan peringkat dari posisi 34 ke 26 se-Sulawesi Selatan atau naik 8 tingkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, skor aspek proses masih tergolong rendah sehingga membutuhkan perhatian dan langkah perbaikan yang lebih serius dari seluruh perangkat daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi perubahan perilaku. ASN harus menjadi role model dalam penggunaan transaksi non-tunai, baik melalui QRIS, mobile banking, maupun Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” tegas Ricky.
Ia juga memaparkan bahwa pada semester I tahun 2025, penerimaan pajak dan retribusi daerah Bulukumba masih didominasi transaksi tunai, sementara porsi transaksi digital masih relatif kecil. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat optimalisasi PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Sekda Bulukumba Muh. Ali Saleng menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia melalui penguatan kebijakan, peningkatan literasi digital ASN, serta perluasan penggunaan QRIS, terutama di kalangan ASJ seluruh OPD.
“Kita akan mendorong seluruh perangkat daerah untuk konsisten menggunakan transaksi non-tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah, agar tata kelola keuangan semakin transparan, akuntabel, dan modern,” ujar Sekda.
Melalui HLM ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Bank Indonesia dan Bank Sulselbar sepakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digital daerah, sekaligus menjadikan digitalisasi sebagai fondasi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bulukumba.
Pada momentum tersebut, Bank Indonesia memberikan hadiah kepada pelaku usaha atau lembaga yang aktif dan konsisten melakukan transaksi non tunai atau secara digital.
Untuk diketahui, tahun ini untuk penerimaan pajak khususnya PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Bapenda meluncurkan aplikasi pembayaran pajak yang diberi nama SIPANRITA.(*)
Editor : Admin Trisakti
