Oleh : Aspi (Alumni HMI Komisariat Hukum Uniasman)
TRISAKTINEWS.COM — Isu bisa berubah cepat. Dari satu isu bergerak ke isu lain. Berawal dari bisik-bisik di pertemuan terbatas, kini Morowali, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, menjadi polemik nasional. Ledakan pertama datang dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Di Republik ini tidak boleh ada republik dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” Kompas, 28 November 2025.
Selain menjabat Menteri Pertahanan, Sjafrie juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan. Ia menilai, terjadi sejumlah anomali di Morowali, termasuk keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara.
“Bandara itu tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di sana — hal yang anomali,”ujar Sjafie.
Namun pernyataan itu segera berbalas. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah berizin resmi dan beroperasi sesuai prosedur.
“Terdaftar. Ada petugas otoritas. Kami telah menempatkan mereka di sana,” kata Suntana (Kompas, 28 November 2025).
Bandara, Kepmen, dan Polemik
Lebih jauh, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan bandara milik PT IMIP sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 38 Tahun 2025. Aturan itu memungkinkan bandara di Morowali melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri—bersama dua bandara lain:
1. Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara (Pelalawan, Riau)
2. Bandara Khusus Weda Bay (Halmahera Tengah, Maluku Utara)
3. Bandara IMIP (Morowali, Sulawesi Tengah)
Fakta Morowali
Morowali adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk 198.968 orang. Luas wilayah 5.472 km persegi. Sedang menurut Kompas.id (30 Januari 2019), IMIP adalah perusahaan pengelola kawasan industri yang berdiri sejak 2013, dengan tiga pemegang saham utama:
1. Shanghai Decent Investment Group (49,7%),
2. PT Bintang Delapan Investama (25,3%),
3. PT Sulawesi Mining Investment (25%).
Dalam catatan lain Kompas.id (19 September 2013), luas area IMIP kini mencapai 6.000 hektar dengan 72.000 pekerja.
Bandara IMIP sendiri tercatat resmi di Kementerian Perhubungan, memiliki kode ICAO dan IATA (MWS), serta berada di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Sepanjang tahun 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dengan 51.180 penumpang.
Asisten Teritorial KASAU Marsda TNI Palito Sitorus menegaskan,
seluruh aktivitas penerbangan di Morowali terpantau dan terkendali.
“Sampai saat ini tidak ada pesawat asing dari luar negeri. Kami memantau semua pergerakan, dan semuanya dari internal saja.”(Kumparan, 27 November 2025)
Dua Bahasa
Pernyataan yang saling berbeda antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan menimbulkan kebingungan—bukan hanya di publik nasional, tetapi juga di mata dunia global.
Dalam situasi sosial-politik yang belum sepenuhnya terkonsolidasi, dan di tengah low trust society, perbedaan suara di dalam Kabinet Merah Putih menimbulkan tanda tanya besar: Apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau gejala faksionalisasi elite yang mulai tampak di tubuh pemerintahan? Kondisi ini tidak menguntungkan jika ditengok dari persaingan global antara dua negara adikuasa.
Idealnya, perbedaan pandangan di antara kementerian ditangani secara internal melalui koordinasi lintas sektor antara Menko Polhukam (dari sisi keamanan) dan Menko Perekonomian (dari sisi investasi). Namun, ketika komunikasi tidak terjaga, publik mudah menafsirkan lain: bahwa perbedaan informasi adalah cermin dari perbedaan kepentingan.
Lalu, siapa juru bicara kredibel untuk kasus Morowali? Mungki Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin Angga Raka Prabowo bisa menjalankan perannya…
Fragmentasi Elite dan State Cohesion
Dalam perspektif politik, apa yang terjadi di Morowali dapat dibaca melalui dua lensa. Pertama, melalui teori pluralisme kekuasaan Robert Dahl, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan tersebar di banyak pusat (polyarchy). Namun, ketika pusat-pusat kekuasaan ini kehilangan orientasi terhadap kepentingan publik, pluralitas itu berubah menjadi fragmentasi elite.
Kedua, melalui teori koalisi distribusional Mancur Olson, yang menunjukkan bagaimana kelompok elite dapat membentuk aliansi-aliansi sempit demi mempertahankan rente, sehingga menghambat koordinasi negara dan memperlemah kapasitas institusional.
Ketika elite politik dan birokrasi tidak berbagi visi bersama, negara kehilangan kohesi dan mulai memunculkan kebijakan yang saling menegasikan. Fragmentasi elite sering menjadi awal dari policy incoherence — ketidakterpaduan arah kebijakan yang melemahkan kredibilitas pemerintahan sendiri.
Menjaga Kohesi, Mencegah Kecurigaan
Dalam politik modern, kredibilitas negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi dari koherensi komunikasinya. Ketika pejabat publik mengeluarkan pernyataan berbeda, publik kehilangan arah, investor kehilangan kepercayaan, dan negara kehilangan wibawa. Komunikasi dan tata kelola tetaplah menjadi pekerjaan rumah pemerintahan saat ini.
Morowali hanyalah satu contoh bagaimana isu sektoral bisa berkembang menjadi isu struktural. Ketika menteri saling berbeda pendapat di ruang publik, maka yang retak bukan hanya wibawa pemerintah, tapi kohesi elite republik itu sendiri.
Kita belajar dari banyak negara: faksionalisasi elite adalah tanda awal pemerintahan yang kehilangan arah moral dan koordinasi. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tanpa perbedaan, tetapi bangsa yang mampu mengelola perbedaan dengan satu jiwa kenegaraan.
Ini tugas pemerintahan untuk menjelaskan duduknya perkara.
Editor : Admin Redaksi
