MOJOKERTO, TRISAKTINEWS.COM — Suasana damai Dusun Gempal, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, mendadak berubah menjadi hangat di penghujung tahun 2025. Warga secara kompak menolak hasil seleksi jabatan Kepala Dusun (Kasun) Gempal yang dimenangkan oleh Muhammad Rizaldi, warga Dusun Wunut.
Penolakan ini mencuat setelah pengumuman hasil seleksi pada 1 Oktober 2025, di mana Rizaldi memperoleh nilai tertinggi 285, disusul dua calon asal Dusun Gempal, Rizal Ismuhadi (267) dan Sardiyanto (240). Meski hasil seleksi dinyatakan sah secara administrasi, warga menolak keputusan tersebut karena calon yang akan dilantik tidak berasal dan tidak berdomisili di Dusun Gempal.
“Kalau bukan warga sini, bagaimana bisa memahami kondisi masyarakat? Dusun ini langganan banjir setiap tahun. Kepala dusun harus tahu kultur dan kebutuhan warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat Gempal saat ditemui di balai dusun, Kamis (30/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga juga menyoroti adanya dugaan nepotisme dalam proses seleksi. Calon terpilih, Muhammad Rizaldi, disebut-sebut merupakan keponakan dari salah satu perangkat desa, Bayan Edi, yang juga berasal dari Dusun Wunut.
“Jelas masyarakat curiga, kok bisa yang dari luar dusun justru dilantik? Padahal ada dua calon dari warga asli Gempal,” ujar Gan, tokoh masyarakat setempat.
Warga menegaskan, jika pelantikan tetap dilakukan, mereka tidak akan mengakui Kasun terpilih.
“Biar saja dilantik, tapi kami tidak akan mengakuinya. Biar malu sendiri,” ungkap warga lain dengan nada tegas.
Menanggapi polemik tersebut, Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., seorang pengamat hukum dan akademisi, memberikan pandangan tajam. Menurutnya, penolakan warga Dusun Gempal memiliki dasar moral dan sosial yang kuat, meski secara hukum formal hasil seleksi sudah sesuai prosedur.
“Secara yuridis, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya UU No. 3 Tahun 2024 memang membolehkan siapa pun yang lulus ujian menjadi perangkat desa,” jelas Didi.
“Tapi ingat, dalam negara demokrasi, tahta tertinggi dalam hukum adalah suara rakyat. Bagaimana mungkin seseorang memimpin wilayah yang tidak menghendakinya? Harusnya bersikap ksatria dan legowo untuk mundur,” tegasnya.
Didi menambahkan, bila seleksi dilakukan secara bersih dan tanpa unsur kepentingan, maka tidak ada alasan untuk memaksakan diri menjabat.
“Pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi rakyatnya. Karena tugas utama pemimpin bukan mencari kekuasaan, tapi memenangkan hati rakyat,” ujarnya.
Secara terpisah, Plt Camat Mojoanyar, Arifatur Roziq, membenarkan adanya penolakan warga Dusun Gempal, meski belum ada aksi demonstrasi terbuka.
“Memang sempat ada rencana demo, tapi tidak jadi. Proses seleksi sudah berjalan sesuai tahapan dan terbuka untuk semua warga negara,” ujar Arifatur kepada wartawan.
Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan Kasun dilakukan melalui ujian, bukan pemilihan langsung, sehingga terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).
“Masalahnya hanya karena berbeda dusun. Tapi aturan tidak membatasi calon hanya dari satu wilayah kecil. Siapa pun WNI berhak mendaftar,” jelasnya.
Meski secara administratif hasil seleksi tidak dapat digugat, gelombang penolakan warga menunjukkan bahwa legitimasi sosial lebih penting daripada sekadar legalitas hukum.
Menurut Didi Sungkono, kepemimpinan di tingkat lokal tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal kepercayaan dan penerimaan masyarakat.
“Kekuasaan tanpa dukungan rakyat adalah kehampaan. Jika masyarakat sudah menolak, sebaiknya pemimpin bersikap bijak dan mundur secara ksatria,” pungkasnya.
Dengan situasi yang masih bergulir, warga Dusun Gempal berharap Pemerintah Desa dan Kecamatan dapat mengambil keputusan yang adil, bijak, dan berpihak pada aspirasi masyarakat, agar kedamaian di dusun kecil di tepi Sungai Sadar itu kembali terjaga.
Penulis : Redho
Editor : Redaksi
