BONE, TRISAKTINEWS.COM – Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di IAIN Bone, Selasa 25 Maret 2025, ketika puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk MAPALA Petta To Risompae, SSB BSF, dan Aliansi Mahasiswa IAIN Bone, turun menuntut transparansi anggaran kampus.
Namun, tuntutan ini berujung pada kekecewaan besar setelah Rektor IAIN Bone memilih untuk tidak menemui massa aksi dan tetap berada di dalam kantor.
Ketidakhadiran rektor dalam dialog terbuka menimbulkan spekulasi di kalangan mahasiswa dan akademisi. Sikap ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang berusaha ditutupi.
Selain itu, pihak kampus berdalih bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen rahasia yang tidak boleh dipublikasikan.
Pernyataan ini menuai kritik tajam, karena dalam prinsip Good University Governance (GUG), transparansi anggaran adalah hal mendasar yang seharusnya dapat diakses oleh mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama.
“Mengapa kampus takut membuka anggaran jika memang tidak ada penyimpangan? Rektor yang menghindari pertemuan dengan mahasiswa justru semakin memperkuat dugaan kami bahwa ada sesuatu yang disembunyikan!,” ujar Rian Ade Saputra, Jenderal Lapangan Aksi.
Mahasiswa menduga adanya ketidaksesuaian dalam pemangkasan anggaran kampus yang tidak sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Kementerian Agama. Berdasarkan surat edaran Kemenag, pemotongan anggaran seharusnya mengikuti ketentuan berikut:
- BOPTN dipotong 50%
- PNBP dipotong 30%
- Pelayanan Perkantoran dipotong 60%
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kampus justru memangkas anggaran PNBP lebih besar daripada dua anggaran lainnya, yang dinilai melanggar aturan.
“Jika kampus melakukan pemotongan di luar ketentuan, maka ada dua kemungkinan: ketidaktahuan atau kesengajaan. Keduanya sama-sama berbahaya dan merugikan mahasiswa,” kata salah satu demonstran.
Tindakan rektor yang tidak menemui mahasiswa dianggap sebagai pengabaian terhadap aspirasi akademisi muda. Mahasiswa pun memberi ultimatum bahwa jika dalam waktu dekat pihak kampus tidak membuka dokumen RKT dan menjelaskan alokasi anggaran secara transparan, mereka akan melibatkan Ombudsman, KPK, dan lembaga hukum lainnya untuk melakukan audit investigatif.
“Kami akan terus bergerak hingga transparansi benar-benar ditegakkan! Jika RKT tetap disembunyikan, kami akan membawa isu ini ke ranah yang lebih luas media nasional, lembaga independen, hingga aparat penegak hukum,” tegas Andi Aldi Wahyudi, Koordinator Lapangan MAPALA.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Andi Matuppuan, Koordinator Lapangan SSB BSF.
“IAIN Bone seharusnya menjadi lembaga akademik yang menjunjung tinggi transparansi, bukan menjadi tempat bermainnya para birokrat yang gemar menutup-nutupi anggaran! Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami pastikan aksi yang lebih besar akan terjadi,” ujarnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi birokrasi IAIN Bone bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap dugaan ketidakadilan dan penyalahgunaan anggaran. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi hingga pihak kampus memberikan transparansi penuh terhadap penggunaan anggaran.
“Hidup mahasiswa! Hidup perjuangan!” teriak para demonstran saat aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap.
Dengan meningkatnya tekanan dari mahasiswa, kini semua mata tertuju pada pihak rektorat IAIN Bone—apakah mereka akan memenuhi tuntutan transparansi atau terus menghindar dari pertanggungjawaban? (*/ril/iwn)
