BONE, TRISAKTINEWS.COM — Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Bone kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kali ini, SAPMA PP Bone mendorong Pemerintah Daerah agar mengambil langkah konkret dalam memfasilitasi produk UMKM agar bisa masuk dan dipasarkan di toko-toko modern yang tersebar di wilayah Bone.
Ketua Pimpinan Cabang SAPMA PP Bone, Taufiqurrahman, S.E., M.E., menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak boleh hanya bersifat simbolis. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara toko modern dan pelaku UMKM sebagai salah satu upaya strategis untuk memperluas pasar produk lokal.
“Kami tentu menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM agar terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret membangun kemitraan antara toko-toko modern dengan pelaku UMKM lokal. Jumlah toko modern di Bone cukup banyak, namun sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengangkat produk-produk UMKM,” ungkap Taufiqurrahman.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bone telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat dan Pasar Modern. Dalam Perda tersebut, khususnya Pasal 17, secara tegas diatur bahwa setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMK di daerah.
“Berdasarkan Perda tersebut, pola kemitraan harus segera didorong. Jangan sampai toko modern hanya menjual produk luar. UMKM lokal harus diberi ruang agar bisa tumbuh dan bersaing,” tambahnya.
SAPMA PP Bone sejak awal telah memberikan perhatian terhadap maraknya pertumbuhan toko modern di Kabupaten Bone. Mereka menilai, tanpa adanya pengaturan dan pelibatan UMKM lokal, keberadaan toko modern justru bisa mengancam keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
“Toko modern ini harus memberi dampak positif. Tidak cukup hanya berdiri dan menjual, tapi juga harus bermitra. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan hal itu benar-benar terjadi,” tegasnya.
Taufiqurrahman menambahkan, keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, bukan hanya regulasi di atas kertas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan, termasuk yang berada di pasar tradisional. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui tindakan, bukan sekadar membuat aturan. Pelaku UMKM menanti bukti nyata, bukan janji atau wacana,” tutupnya.
SAPMA PP Bone berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti hal ini agar pertumbuhan toko modern juga membawa manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone. (*/iwan)
