Oleh : Aspi (Alumnus Universitas Andi Sudirman)
Tan Malaka sudah tunjukkan jalannya. Tapi republik ini malah terkubur dalam kubur digital yang kita gali sendiri, satu notifikasi dalam satu waktu. Di pengasingan pada 1925, seorang pemuda 28 tahun menulis manifesto berapi-api dengan judul Naar de Republiek Indonesia-“Menuju Republik Indonesia”.
Namanya Tan Malaka. Republik belum ada, kemerdekaan masih mimpi 20 tahun lagi, tapi ia sudah membayangkan negara yang mana Rakyat Berdaulat, berani mengatakan kebenaran, dan tak takut pada penguasa. Fast forward ke 2026. Republik sudah berdiri hampir 81 tahun. Tapi rakyatnya? Sibuk scroll TikTok, perang komentar di X (dulu Twitter), dan terbelah jadi kubu-kubu politik saling membenci. Demokrasi sedang berdegenerasi menjadi infokrasi-begitu diagnosis filsuf Byung-Chul Han dalam bukunya Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy (2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya tergelitik menyandingkan wacana Naar de Republiek Indonesia dengan Infocracy, awalnya karena membaca Infocracy. Han seperti dokter yang menegakkan diagnosis: demokrasi terjangkit infokrasi-gejala fragmentasi informasi menuju kehampaan parrhesia. Mengutip Neil Postman tentang tergerusnya demokrasi sejak televisi berubah jadi infotaintment, hingga keluhan Habermas karena diskursus menjelma show business.
Tan dalam Naar de Republiek Indonesia habis-habisan menolak parlemen via kalimat ini, “Tetapi langkah kita tidak melalui parlemen. […] Jalan kita terletak di luar Parlemen. Jalan kita melalui politik dan sarekat-sarekat sekerja.” Ia sangat terobsesi dengan kedaulatan rakayat yang sejati. Bahkan tidak melalui sistem perwakilan yang ditudingnya jadi alat borjuasi (dalam oligarki).
Ironi yang bikin ngilu: Tan Malaka membayangkan republik dengan rakyat parrhesia-berani mengatakan kebenaran meski berisiko. Saat ini kita justru di tengah republik yang lupa bahwa rakyat adalah pemegang daulat. Informasi harus dibubuhi stempel rezim- rakyat cukup jadi obyekan saja.
Han punya teori mengerikan: infokrasi adalah bentuk dominasi baru dimana informasi dan algoritma menentukan secara decisif (decisive) proses sosial, ekonomi, dan politik. Beda dari rezim disiplin ala Foucault yang menindas tubuh dengan paksa, rezim informasi mengeksploitasi jiwa kita dengan cara yang lebih licik-bikin kita merasa bebas padahal kita dikontrol total.
Kita pikir kita bebas karena bisa posting apapun di medsos. Kita merasa demokratis karena bisa komen di thread politik. Tapi yang terjadi? Kita merasa bebas, tapi kenyataannya seluruh hidup kita direkam agar perilaku kita bisa dikontrol secara psikopolitik.
Lihat saja polarisasi politik Indonesia jelang Pemilu 2024. Instagram dan TikTok berperan penting dalam membentuk opini politik dan menumbuhkan sudut pandang yang terpolarisasi. Algoritma menciptakan echo chamber-ruang gema dimana kita cuma dengar suara yang sama dengan kita. Yang berbeda? Langsung di-block, di-unfriend, atau lebih parah: jadi musuh.
Buzzer berperan dalam mengangkat isu-isu identitas untuk membentuk kutub politik, menyerang kredibilitas lawan melalui kampanye disinformasi, dan membanjiri media sosial dengan tagar dukungan. Ini bukan lagi diskusi publik yang sehat-ini perang informasi yang sistematis, diatur oleh agensi yang dibayar untuk memanipulasi opini.
Dampaknya? Keberadaan buzzer (the swarm) memperdalam polarisasi masyarakat, publik terbelah dalam kelompok-kelompok yang saling mencurigai, dan kepercayaan terhadap institusi formal seperti media, pemerintah, dan lembaga hukum menurun.
Sekarang bayangkan Tan dengan Naar de Republiek Indonesia di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam ponsel high resolution yang sedang streaming siniar influencer pro-penguasa (baca: bayaran).
Istilah parrhesia-keberanian mengatakan kebenaran yang jadi fondasi demokrasi sejati-diambil dari ceramah terakhir Foucault. Han mengutip: Agar ada demokrasi, perlu ada parrhesia, dan parrhesia adalah salah satu ciri karakteristik demokrasi.
Tan Malaka adalah perwujudan parrhesia itu. Buku Naar de Republiek Indonesia sengaja ditulis dalam bahasa Belanda untuk kaum pelajar Indonesia, dengan harapan memotivasi mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Ia berani menulis manifesto revolusi saat masih dalam pengasingan, dimana ia menjalani hidup yang “tiga perempat hukuman penjara”.
Isi bukunya menawarkan klarifikasi politik dan arahan terkait perjuangan revolusioner untuk Republik Indonesia-bukan cuma slogan kosong, tapi analisis materialis tentang imperialisme Belanda, ekonomi politik kolonial, dan strategi aksi massa. Ia bahkan mengkritik keras elite pribumi yang berkompromi dengan penjajah. Bukankah itu kekinian banget?
Keberanian intelektual Tan Malaka bukan main: Ia menekankan pentingnya berpikir kritis, bangsa yang merdeka harus mampu menggunakan akal sehat, ilmu pengetahuan, dan logika penyelesaian masalah. Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), ia menyadari bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal terlepas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari belenggu cara berpikir.
Bandingkan dengan 2026. Hari ini parrhesia berdegenerasi menjadi kebebasan untuk mengatakana apapun-apapun yang disukai atau yang menguntungkan seseorang-tanpa skrupul sedikit pun. Kita hidup di era post-truth dimana patos kebenaran hilang dalam kebisingan informasi.
Fake news bukan cuma soal kebohongan. Fake news menyerang faktisitas itu sendiri, mendefaktifikasi realitas. Ketika Donald Trump atau buzzer politik kita ngomong apa saja yang cocok untuk mereka tanpa peduli fakta, mereka bukan pembohong klasik-mereka bahkan tidak peduli apakah yang mereka katakan itua fakta atau bukan.
Tan Malaka sudah mengimajinasikan bentuk negara Republik bernama Indonesia sebelum negara ini betul-betul mendeklarasikan kemerdekaannya. Republik versinya sendiri. Tak salah jika ia dijuluki “Bapak Republik Indonesia”.
Tapi republik seperti apa yang ia bayangkan? Bagi Tan Malaka, revolusi bukan hanya soal penghapusan ketidakadilan sosial, melainkan juga pembentukan tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Republik yang ia cita-citakan adalah negara dimana rakyat memiliki kesadaran politik dan keberanian untuk menuntut haknya.
Konsep revolusi Tan Malaka radikal tapi humanis: Revolusi tidak akan menghasilkan diktator proletar atau kediktatoran baru, sebaliknya akan membawa tatanan masyarakat yang lebih beradab dan negara yang menghormati hak asasi manusia serta partisipasi politik warga negara.
Kenyataannya? Kita punya republik dengan semua atribut demokrasi-pemilu, media bebas, medsos dimana-mana-tapi tanpa demos yang sejati. Kata Han, kalau diparafrasekan: Kita menyaksikan republik tanpa rakyat yang berdaulat.
Mengapa? Karena informasi memiliki interval aktualitas sangat pendek. Ia hidup dari daya tarik kejutan, sehingga memfragmentasi persepsi dan menyeret realitas ke dalam pusaran aktualitas yang permanen. Setiap isu politik viral bertahan maksimal seminggu-dari kasus korupsi, kebijakan kontroversial, sampai skandal pejabat.
Viral, ramai, lalu menghilang begitu ada isu baru. Tidak ada akumulasi pengetahuan, tidak ada tindakan politik berkelanjutan.
Han mengingatkan: Rasionalitas membutuhkan waktu, keputusan rasional dibuat untuk jangka panjang dan didahului oleh refleksi yang merujuk pada masa lalu dan masa depan. Diskursus butuh deliberatif (mengutip Habermas). Tapi pemaksaan untuk mempercepat komunikasi merampas rasionalitas kita.
Inilah paradoks terbesar: Tan Malaka susah payah menulis di pengasingan, bukunya penuh kesalahan karena dicetak kawan-kawan Tionghoa yang tak pernah mendengar bahasa Belanda, tapi isinya menembus waktu dan menginspirasi Soekarno dan Hatta. Sementara kita dengan akses informasi unlimited kehilangan kemampuan untuk berpikir jangka panjang.
Han punya insight brilian soal transparansi. Kita semua menuntut transparansi-dari pemerintah, dari politisi, dari institusi. Tapi dominasi itu sendiri tidak pernah transparan, tidak ada itu dominasi yang transparan. Ingat metafora arsitektural Han soal kuil Yunani dan Apple Store.
Begitu juga politik kita. Semua transparan di permukaan-linimasa medsos penuh info politik, everyone can (unless you can’t) tweet anything—tapi yang mengontrol algoritma, yang menentukan konten apa yang viral, yang menjalankan bot dan buzzer, semua tersembunyi di “basement” digital.
Tan Malaka punya konsep mystic of the masses-potensi kesadaran kolektif yang bisa digerakkan melalui pendidikan politik terorganisir. Ini bukan glorifikasi massa, tapi upaya menjelaskan potensi kesadaran kolektif yang dapat digerakkan melalui pendidikan politik yang terorganisir.
Han bicara soal digital swarm-gerombolan digital yang kelihatan seperti massa terorganisir tapi sebenarnya chaotic dan tidak punya arah. Bedanya fundamental: massa di konsep Tan Malaka punya kesadaran politik dan tujuan jangka panjang. Swarm digital kita cuma punya emosi sesaat dan viralitas.
Tan Malaka melihat bahwa kesempatan baik akan datang bagi bangsa tertindas karena imperialisme Belanda mulai goyah sementara penderitaan yang dialami masyarakat semakin memprihatinkan. Ia tahu bahwa revolusi butuh kondisi objektif PLUS kesadaran subjektif rakyat yang terorganisir.
Kita punya kondisi objektif-ketimpangan ekonomi, korupsi sistemik, elite politik yang makin jauh dari rakyat. Tapi kesadaran subjektif? Terfragmentasi oleh algoritma, terpolarisasi buzzer, dan terdistraksi oleh infinite scroll.
Tan Malaka menulis bahwa imperialisme Belanda tidak akan memberi konsesi politik dan ekonomi kepada rakyat Indonesia, tapi akan menjalankan kebijakan kuno yang tidak beradab-warisan VOC. Ia tahu bahwa tanpa revolusi, tidak ada perubahan.
Sekarang kita merdeka dari kolonialisme Belanda. Tapi apakah kita telah menginternalisasi rasionalitas ilmiah yang ia perjuangkan, atau justru terus hidup dalam pola pikir yang ia kritik habis-habisan?pertanyaan Han sama menohoknya: Apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi, atau cuma dalam ilusi partisipasi yang justru mengalihkan kita dari tindakan politik substansial?
Tan Malaka kira ia bisa mengabdi pada partai dan rakyat dengan menghubungi golongan terpelajar melalui bukunya sebagai alat. Ia percaya bahwa bahwa fakta revolusioner dan perhatian besar atas kemajuan pergerakan revolusioner di antara orang intelektual akan berguna.
Ironinya: Kita kini punya lebih banyak golongan terpelajar dari zaman Tan Malaka. Akses informasi unlimited. Tapi tanpa kemampuan literasi digital dan berpikir kritis, media sosial rawan disalahgunakan sebagai sarana penyebaran hoaks, polarisasi, dan disinformasi politik.
Tan Malaka membayangkan Republik Indonesia- negara dimana rakyat berdaulat, berani mengatakan kebenaran, dan punya kesadaran politik untuk menuntut haknya. Republik yang dibangun di atas rasionalitas, keadilan sosial, dan keberanian intelektual.
Satu abad kemudian, kita punya republik itu. Tapi rakyatnya dimana? Yang kita punya: zombie digital yang scroll endless, teriak-teriak di medsos tapi tidak punya kuasa sesungguhnya, terfragmentasi oleh algoritma, termanipulasi oleh buzzer, dan terdistraksi dari isu substansial.
Demokrasi telah berdegenerasi menjadi infokrasi. Kita punya demokrasi tanpa demos-rakyat yang berperan. Politik tanpa polis-ruang publik yang sehat. Republik tanpa kedaulatan-Nyoblos tapi tidak bikin kebijakan.
Tan Malaka menulis untuk memerdekakan rakyat dari kolonialisme. Kita memenjarakan diri dalam echo chamber. Tan Malaka menekankan kemerdekaan harus berakar pada keadilan, rasionalitas, serta keberanian melawan segala bentuk penindasan. Kita menciptakan republik dengan penindasan via algoritma.
Apakah kita rela logout sejenak dari infinite scroll demi menyelamatkan republik yang sudah ada? Atau kita akan scroll sampai republik ini mati-bukan dengan ledakan revolusi, tapi bisikan halus notifikasi yang membuat kita lupa bahwa kita seharusnya jadi rakyat yang berdaulat?
Naar de Republiek Indonesia-menuju Republik Indonesia. Tan Malaka sudah tunjukkan jalannya. Tapi republik ini malah terkubur dalam kubur digital yang kita gali sendiri, satu notifikasi dalam satu waktu.
Penulis : Aspi
Editor : Admin Redaksi
