MALUKU, TRISAKTINEWS.COM – Konflik antarwarga yang melanda sejumlah wilayah di Maluku sejak usai perayaan Idulfitri 2025 terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Ketegangan antar kelompok masyarakat ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memicu kerusakan fasilitas umum dan mengganggu aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokasi konflik.
Situasi ini memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi kemahasiswaan. Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Syawal Tamher, secara tegas meminta kepada Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI untuk segera mencopot Kapolda Maluku dan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Maluku dari jabatannya.
Dalam keterangannya, Tamher menilai bahwa kedua pejabat tersebut telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Maluku. Ia menyebut, peristiwa konflik yang terus berlarut-larut ini seharusnya bisa dicegah sejak dini jika aparat keamanan dan intelijen menjalankan tugasnya secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami minta kepada Kapolri dan Kepala BIN untuk sesegera mungkin mencopot Kapolda dan Kabinda Maluku. Keduanya tidak mampu menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Ini bentuk kegagalan yang nyata,” tegas Tamher.
Ia juga menyoroti dampak dari konflik yang dirasakan luas oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah aksi pemblokiran jalan utama oleh warga yang berdampak pada aktivitas masyarakat lain, termasuk akses transportasi, distribusi barang, dan pelayanan umum.
“Kerugian dari konflik ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat secara langsung, tetapi juga masyarakat umum. Banyak yang tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa sekolah, dan perekonomian terganggu,” tambahnya.
Menurut Tamher, situasi yang tidak terkendali ini sudah cukup menjadi bukti lemahnya kepemimpinan dan koordinasi aparat keamanan di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap konflik bisa memperburuk kondisi sosial dan memicu potensi konflik yang lebih luas di masa mendatang.
“Konflik yang terus berulang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kapolda dan Kabinda Maluku harus bertanggung jawab dan dievaluasi. Ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat banyak,” pungkasnya. (*/aye)
